riau24 Di Kala Hukum Lumpuh Melawan Perusahaan 'PT NSP' Pembakar 3 Ribu Ha Hutan di Riau | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Di Kala Hukum Lumpuh Melawan Perusahaan 'PT NSP' Pembakar 3 Ribu Ha Hutan di Riau

0
Lokasi PT NSP di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau
Berita Riau -  Di Kala Hukum Lumpuh Melawan Perusahaan 'PT NSP' Pembakar 3 Ribu Ha Hutan di Riau
Pekanbaru-Riau24.com- Kondisi kabut asap, telah membuat Riau lumpuh. Tapi, penegakan hukum ikut lumpuh melawan perusahaan pembakar hutan yaitu PT National Sago Prima (PT NSP) di Provinsi Riau yang terindikasi pembakaran lahan seluas 3 ribu hektar (Ha).
 
Akibat ulah NSP yang membakar 3 ribu Ha hutan ini, asapnya telah mampir ke Negara Singapura dan Malaysia. Kalahnya aturan hukum di Bumi Lancang Kuning melawan perusahaan itu menjadi perhatian khusus pakar hukum lingkungan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
 
Seperti disampaikan Dr Suparto Wijoyo, saat dihubungi wartawan, Selasa (8/9/2015). "Dalam hal ini, konteks lembaga peradilan disaat ini, tengah menjadi taman bonsai hukum lingkungan. Kasus, terjadi pembakaran hutan yang dipahami status spektrum global dibencana dan historis," katanya.
 
Diketahui, PT NSP hanya didenda Rp2 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis dikuatkan oleh PT Pekanbaru. Padahal pemulihanya lahan Rp1 triliun tidak dikabulkan majelis hakim. Makanya, tragedi ini mentradisi. Hukum tenggelam diakibatkan kabut asap dalam tiga dasawarsa terakhir. 
 
"Hukum secara normanya sangat keras, ini sudah 'dilentur' institusi peradilan," cetus Suparto, seraya menyebutkan norma tersebut UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung Hidup, UU di bidang konservasi. Padahalkan aturan di dalam UU sudah sangat prolingkungan.
 
Namun sambungnya, telah sering ditelikung dengan tafsir yang tidak argumentatif. Sanksi pemulihan kualitas lingkungan ini telah sering diskualifikasi. Ini tentunya adalah fakta mengabaikan prinsip dasar penyelamatan lingkungan dalam proses litigasi. Maka ini perlu ada ketegasan hukum.
 
Negara tetangga, ikut mendapat imbas asap kiriman hanya sibuk melakukan public action dengan memberi bantuan pemadaman. Meski pemadaman penting, tetapi masyarakat internasional tidak pernah melakukan legal action ke International Criminal Justice.
 
"Pembakaran hukum yang ternilai sebagai kartel internasional sudah libatkan transnational corporation. Mengapa, mereka tidak gunakan instrumen hukum internasional ini dengan menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional. Tentu, saya khawatir ini elit sosial terlibat dan terbongkar," ujarnya.
 
Sebagaimana diketahui, PT NSP membakar 3 ribu Ha hutan di lima desa di Provinsi Riau. Yakni pada Desa Tapak Baru, Teluk Buntal Tanjung Sari, Lukut, Tanjung Gadai dan Tanjung Suwir berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Meranti. Dengan berbagai alat berat.
 
Kebakaran berlangsung 3 bulan, dari Januari hingga Maret 2014. Atas perbuatanya ini, Polda Riau lalu kini menyeret PT NSP untuk bertanggung jawab. Tetapi usaha dari aparat hukum menemui jalan buntu di pengadilan. Artinya, saat ini PT NSP tidak tersentuh hukum kendati bakar lahan. R24/detik.com/dai

Video Channel Riau24 TV




Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru