riau24 Menteri LHK Diminta tak Tebang Pilih Terhadap Perusahaan Karlahut di Riau   | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Soal Pencabutan Izin

Menteri LHK Diminta tak Tebang Pilih Terhadap Perusahaan Karlahut di Riau  

1
Lahan dan Hutan Terbakar (Ilustrasi)
Berita Riau -  Menteri LHK Diminta tak Tebang Pilih Terhadap Perusahaan Karlahut di Riau  
Pekanbaru-Riau24.com-Masalah dari Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), semakin meresahkan. Selain ini terjadi pada perusahaan sektor perkebunan, juga terdapat di Hutan Tanaman Industri (HTI), begitupun lahan milik masyarakat awam. 
 
Berdasarkan pantauan di hot spot (titik panas) oleh Jaringan Koalisi Penyelamat Hutan Riau atau lebih dikenal Jikalahari itu menunjukan, Karlahut terjadi di dalam kawasan hutan, baik berizin mau pun tidak berizin. Diketahu pada sepanjang Januari-Agustus 2015, sebanyak 56 korporasi HTI tergabung pada dua grup perusahaan kertas itu.
 
Bahkan, sepanjang Agustus 2015
Ini, dari investigasi yang dilakukan Jikalahari dilapangan, ada banyak diitemukan pelanggaran. Yakni 38 di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdeteksi hotspot. Hal itu seperti PT Ruas Utama Jaya, PT Arara Abadi dan PT Sumatera Riang Lestari yang lahan miliknya terbakar diduga atas kelalaianya.
 
Komisi A DPRD Riau dalam hal ini minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersikap tegas memberikan sanksi kepada korporasi terlibat kasus Karlahut. Termasuk halnya pencabutan izin kepada puluhan perusahaan yang bergerak sektor perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau.
 
Seperti disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto SH kepada wartawan. Dia tegaskan, dari beberapa kasus yang terjadi, baru ada perusahaan perkebunan yang nanti siap dicabut izin oleh pihak kementerian. Sementara, hasil yang diamati di lapangan, cukup banyak perusahaan HTI tidak taat aturan.
 
"Sanksi pencabutan izin terhadap perusahaan yang Karlahut, harus tegas. Sebab, disini saya melihat sanksi akan diberlakukan hingga kini belum bisa terlihat tersentuh hukum dengan secara maksimal. Artinya, sanksi untuk pencabutan izin jangan tebang pilih. Makanya, proses semua yang terlibat," kata Sugianto.
 
Hal pernyataan yang disampaikan politisi PKB ini diaminkan sejawat anggota DPRD Riau lainya. Yaitu anggota Komisi A DPRD Riau, Dr Taufik Arrahman SH MH ini pada wartawan mengatakan, mestinya proses hukum terhadap sejumlah perusahaan Perkebunan dan HTI pelaku Karlahut tidak tebang pilih, agar efek jera.
 
"Karena diketahui saat ini Menteri LHK akan menindak perusahaan sektor perkebunan. Artinya yang dilakukan tersebut masih tebang pilih. Maka diminta ketegasannya Menteri LHK berlaku adil didalam penegakkan proses hukum. Kalau ini diterapkan dengan serius akan ada nanti efek jera," sebut politisi Gerindra ini.
 
Pada intinya, dua anggota DPRD Riau dari Komisi A ini minta pada Menteri LHK untuk bersikap serta bertindak adil. Karena sebut dua orang ahli hukum ini, bencananya kabut asap, di Riau khususnya ini memerlukan ketegasan tegaknya aturan dari pemerintah. Bertujuan ini supaya tidak terulang. Karena ini sudah 18 tahun. R24/dai
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Aminah
Sabtu, 26 September 2015 18:49 wib
Mana pula mau pemerintah tu serius. Selagi bisa dijadi proyek. Kenapa di hentikan. Kan tahulah di Riau sudah 18 tahun terbakar
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru