riau24 "Hati-hati Gunakan Istilah Referendum di Pilkada" | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

"Hati-hati Gunakan Istilah Referendum di Pilkada"

1
Zulkif Hasan ini Sedang Diwawancarai Kuli Tinta
Berita Riau -
 
Jakarta-Riau24.com-Mahkamah Konstitusi (MK) kini memutuskan calon tunggal diperbolehkan di Pilkada dan dipilih lewat setuju atau tidak setuju. Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai penggunaan istilah 'referendum' untuk putusan itu harus hati-hati. 
 
"Itu sudah terjadi, kita harus dukung. Hanya istilah referendum, saya tidak tahu itu amar putusan atau dari teman-teman media. Saya belum dapat salinannya. Hati-hati gunakan referendum, jangan ampai buka kotak pandora," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).
 
Dikatakanya, kalau calon tunggal di Aceh dan Papua, lalu ditambah
kalimat referendum, maka susah. Untuk itu sambungnya, hati-hati.
 
Sebab menurut Zulkifli, Pilkada di Indonesia tidak mengenal istilah referendum. Oleh karena itu, sebaiknya tetap digunakan istilah setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal tersebut.
 
"Kalau pilkada pilih ya atau tidak, seperti itu saja. Bukan menulis referendum. Referendum kan menyatakan pendapat, hati-hati. Kita ini NKRI, mana ada pilkada referendum," ucap Ketum PAN ini.
 
Sebenarnya, Zulkifli sepakat dengan pendapat hakim MK Patrialis Akbar yang dissenting opinion dalam putusan MK tersebut. Patrialis menilai referendum berbeda dengan pemilihan. Tapi selaku Ketua MPR ini, Zulkifli mengatakan harus taat hukum.
 
Sebelumnya, Patrialis berpendapat bahwa syarat calon yang ikut serta di pemilukada adalah subjek hukum atau orang yang telah memenuhi syarat tertentu. Arti kata pemilihan sendiri merupakan memilih dari beberapa pilihan.
 
"Pilkada bukan merupakan referendum, akan tetapi pemilihan dari beberapa pilihan atau lebih dari satu untuk dipilih. Jika calon tunggal dibenarkan dalam Pilkada, maka bisa jadi suatu saat akan terjadi penyelundupan hukum," tutur Patrialis saat dalam persidangan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
 
Sebelumnya juga, diberitakan MK tidak sependapat dengan pemohon yang menyarankan dilakukan mekanisme dengan adanya calon kotak kosong. 
 
"Mahkamah tidak sependapat dengan pemohon yang memaknai jika hanya ada calon tunggal, maka pasangan calon tunggal dengan pasangan kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara," kata hakim MK Suhartoyo.
 
Pilkada sebutnya, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon merupakan upaya terakhir setelah sebelumnya diusahakan secara sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat minimal 2 pasangan calon. Jika lebih banyak rakyat yang memilih setuju, maka diputuskan calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah. 
 
Jika lebih banyak yang tidak setuju maka pemilihan ditunda ke pilkada serentak selanjutnya. 
"Apabila rakyat lebih banyak memilih setuju, pasangan calon yang dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah. Jika lebih banyak yang tidak setuju, pemilihan ditunda ke pemilihan selanjutnya," jelasnya.
 
R24/dai/detik

Video Channel Riau24 TV




Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Rabu, 12 Juli 2017 02:06 wib
Menjadi pemenang Bersama Bolavita D8C363CA (NEW) http://i.imgur.com/A5oZI6Q.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru