riau24 Gedung Serbaguna Merbau Rusak Parah, Pemerintah Terkesan “Tutup Mata” | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Gedung Serbaguna Merbau Rusak Parah, Pemerintah Terkesan “Tutup Mata”

0
Kondisi Gedung Serbaguna di Kecamatan Merbau rusak parah. Siapa yang bertanggungjawab?
Berita Riau -  Gedung Serbaguna Merbau Rusak Parah, Pemerintah Terkesan “Tutup Mata”

Meranti-Riau24.com-Sampai berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti (Drs H Irwan, MSi), hingga kini pembangunan Gedung Serbaguna yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2014 lalu, belum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Pasalnya, gedung yang menelan anggaran ratusan juta itu sejak dibangun belum difungsikan kini sudah rusak parah dan memperihatinkan, hingga banyak kalangan yang menilai pemerintah terkait terkesan tutup mata.

Di akhir-akhir masa tugas Bupati Irwan sebagai orang nomor satu Kepulauan Meranti, kerusakan pada gedung tersebut belum ada yang peduli dan bertanggung jawab, terkesan pemerintah terkait tutup mata, ditambah kontraktor bangunan proyek tersebut sulit dilacak. Gedung yang dibangun yang bersebelahan dengan rumah Dinas Camat Merbau itu tergolong megah, di sekitar bangunan yang terbuat dari kerangka baja itu kini terbiarkan dan tidak dapat dimanfaatkan, sehingga terkesan mubazir,” kata salah satu warga Merbau.

Ironisnya lagi, sampai saat ini pemerintah daerah dan pemerintah Kecamatan belum ada yang peduli dengan kerusakan gedung tersebut.

Pentauan di lapangan, gedung ini berdiri di tengah-tengah kota Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau, namun disayangkan, bagian bangunan jendela dan pintu sudah mengalami kerusakan parah, tidak hanya itu, pada bagian dalam gedung mengalami penurunan, dan plafonnya juga sudah mengalami kerusakan berat.

Menyikapi kerusakan gedung tersebut, salah seorang Pemuda Teluk Belitung angkat bicara. Kepada Riau24.com di Selatpanjang, Kamis (1/10/2015) Andi Saputra, S.Pd mengatakan, kerusakan gedung ini terjadi diduga kuat pengerjaannya tidak sesuai bestek, dan dikerjakan asal-asalan. “Selain itu pengawasan dari konsultan pengawas proyek itu sendiri dinilai lemah, termasuk ketegasan pemerintah Kecamatan seharusnya turut serta ikut monitor, karena bangunan tersebut sangat berdekatan dengan rumah dinas Camat Merbau,” keluhnya.

Andi Saputra menilai pembangunan gedung ini dikerjakan asal-asalan. Sehingga pengerjaannya pun terkesan tanpa memenuhi ketentuan sesuai bestek, dan tidak mengedepankan kualitas. “Sudah beberapa kali kita bergeming di media tidak direspon pihak terkait, seakan-akan membisu, bungkam seribu bahasa, yang dipertanyakan ada apa pihak terkait dan DPRD yang membidangi pembangunan terkesan bungkam seribu bahasa, seakan-akan terkesan picing mata?,” tegas Andi.

Sesuai dengan UUD 31 tahun 1999 Jo UUD nomor 20 tahun 2001 pasal 7 Ayat 1 huruf A, tentang kecurangan pemborong dan tindak pidana koropsi, sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000, tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kita menilai proyek pembangunan gedung yang menelan anggaran beberapa ratusan juta sia-sia,” katanya.

Pemuda Kecamatan Merbau itu menambahkan, sejauh ini bangunan di Meranti masih ada pengerjaannya tidak diawasi oleh konsultan secara baik, sehingga dampaknya terkesan pembiaran. Apapun yang dikerjakan oleh kontraktor di lapangan tetap di ACC, padahal itu belum dipastikan mengikuti bestik secara pasti. “Nah sekarang yang dirugikan siapa, tentunya daerah dan masyarakat tempatan itu sendiri,” ungkap Mahasiwa Meranti itu dengan nada kesal.

"Kita sebagai putra daerah Kecamatan Merbau mengharapkan, PPTK bangunan gedung tersebut harus diperiksa, jika pengerjaan tidak sesuai bestek. Pejabat pelaksana atau pengguna anggaran harus bertanggung jawab. “Sebagian proyek di  Kabupaten Meranti dinilai gagal dan pembangunan ini jelas merugikan masyarakat dan negara. Diduga kuat pembangunan ini merugikan negara dan berpotensi ada tindak korupsi di dalamnya. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat diharapkan kepada pihak terkait, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat menyelidiki sesuai Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya.

R24/mdi

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru