riau24 DPRD Pelalawan akan Bongkar Dokumen Izin PT. Rimba Lazuardi | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Senin Besok, Gabungan Komisi DPRD Pelalawan Hearing

DPRD Pelalawan akan Bongkar Dokumen Izin PT. Rimba Lazuardi

0
Anggota DPRD Pelalawan mengunjungi masyarakat korban penganiayaan yang diduga dilakukan Satpam PT Rimba Lazuardi
Berita Riau -  DPRD Pelalawan akan Bongkar Dokumen Izin PT. Rimba Lazuardi

Pelalawan-Riau24.com-Gabungan komisi di DPRD Kabupaten Pelalawan akan menggelar hearing dengan pihak manajement PT. Rimba Lazuardi, Senin besok (5/10/2015). Dalam hearing yang juga akan dihadiri dinas terkait ini, dewan akan membongkar semua izin yang dikantongi PT.Rimba Lazuardi yang ada di Pelalawan.

Informasi itu diungkapkan Wakil ketua DPRD Pelalawan, Suprianto SP saat menutup hearing dengan Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (Amuk) dan dinas terkait  yang digelar Kamis (1/10/2015) lalu di di ruang rapat DPRD Pelalawan.

“Pada Senin besok itu, semua komisi yang ada di DPRD Pelalawan akan menggelar rapat kerja dengan pihak PT. Rimba Lazuardi dan akan mengundang Kepala desa, tokoh masyarakat, camat dan dinas terkait nantinya. Gabungan komisi akan memanggil dan menyuruh pihak perusahaan membawa semua data dokumen perizinan lahan yang dikantonginya dari pemerintah untuk dibahas,” terang Suprianto.

Ditambahkan Suprianto, dalam rapat kerja nanti komisi gabungan diDPRD Pelalawan akan mengecek semua izin lahan dimiliki dan dicocokan dengan kondisi lahan yang dikelolanya di lapangan. "Akan kita cek satu persatu izin dikantongi perusahaan lalu akan konfrontir dengan realisasi pengolahan lahan yang dilakukan di lapangan,” katanya.

Senada dengan Suprianto, Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Eka Putra S.Sos menambahkan bahwa memang akan ada gabungan komisi di DPRD Pelalawan akan menggelar rapat membahas izin lahan yang dimiliki PT.Rimba Lazuardi, Senin besok itu. “Memang besok itu semua komisi akan rapat dengan PT. Rimba Lazuardi," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan Riau24.com, Kamis (1/10/2015) lalu, DPRD Pelalawan juga  menggelar hearing dengan  masyarakat Aliansi Masarakat Untuk Keadilan (AMUK) terkait kasus pembakaran rumah dan pengracunan kebun sawit  milik 70 KK warga desa Lubuk Kembang Bunga kecamatan Ukui yang diduga dilakukan satpam PT. Rimba Lazuardi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pelalawan Supriyanto SP.

Dengan sering terjadinya konflik sosial dengan masyarakat tersebut, pihak Dishut Riau melalui suratnya meminta  DPRD Pelalawan supaya statusquokan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) PT. Rimba Lazuardi 2015. "Alasannya, karena terus terjadi konflik dengan masyarakat," jelas Jefri staf Dishutbun Pelalawan.

R24/mdi/shi

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru