riau24 "Mau Bubarin KPK Saja Malu-malu" | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

"Mau Bubarin KPK Saja Malu-malu"

1
Berita Riau -

Jakarta-Riau24.com-Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menggelar rapat pembahasan usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu poin usulan perubahan UU KPK adalah membatasi masa tugas KPK hanya 12 tahun.

Pembatasan masa bakti KPK ini berada pada pasal 5 yang berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan."

Masa kerja KPK juga muncul pada pasal 73. Di mana pasal ini berbunyi "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir setelah 12 tahun sejak diundangkan."

Pengamat hukum Asep Iwan Iriawan menyayangkan munculnya usulan revisi UU KPK yang justru bisa melemahkan kewenangan lembaga antikorupsi itu sendiri. Padahal, secara terminologi, revisi yang dimotori DPR ini harusnya menjadi perbaikan untuk KPK, bukan mengurangi kewenangan apalagi melemahkan.

"Apa kesalahannya KPK kok direvisi? Penyadapan dibatasi pakai izin ketua pengadilan, KPK berlaku hanya 12 tahun, kalau 12 tahun enggak berhasil bagaimana? Bubarkan saja sekalian. Mau bubarin saja malu-malu," kata Asep dalam perbicangan bersama tvOne,Kamis, 8 Oktober 2015.

Menurut Asep, KPK lahir karena tidak optimalnya lembaga penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi. Sehingga pembatasan waktu 12 tahun umur KPK tidak menjadi jaminan lembaga penegak hukum lain bisa optimal dalam memberantas korupsi. "Karena keberhasilan itu tolak ukurnya bukan waktu saja," ujarnya.

"Kenapa KPK harus 12 tahun? Bukan 13 atau 14 tahun?," tanya dia lagi.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira, mengakui saat ini ada ketakutan dari para elit politik jika membicarakan revisi UU KPK. Elit khawatir tidak populer bila mengusik kewenangan KPK. Tapi menurut dia, PDIP tetap mendorong revisi UU KPK dalam posisi untuk memperbaiki dan memperkuat KPK. 

"UU ini sifatnya ad hoc, ada waktu di mana itu harus dievaluasi," ujarnya.

Dalam beberapa poin kata Andreas, UU ini sangat tendesius dan berpotensi abuse of power. Apalagi, dalam era demokrasi saat ini jangan sampai ada lembaga yang berdiri di atas segalanya. PDIP ingin menata kembali penguatan lembaga penegak hukum lain.

"KPK asalnya sendiri seperti itu, kita sudah ada polisi kejaksaan, mereka lembaga negara, KPK ini lembaga kuasi," katanya.

R24/rno/viva

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Jumat, 27 Oktober 2017 15:18 wib
SABUNG AYAM DAN PACUAN KUDA ======> AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !! [URL=http://www.bolavita.net/register/] https://i.imgur.com/3kH5LyG.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru