riau24 Pj Bupati Meranti Larang Pejabat Keluar Daerah | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Guna Percepatan Penyusunan RAPBD 2016,

Pj Bupati Meranti Larang Pejabat Keluar Daerah

0
Pj Bupati Kepulauan Meranti Edy Kusdarwanto Menyampaikan Materi Rapat
Berita Riau -  Pj Bupati Meranti Larang Pejabat Keluar Daerah

Meranti-Riau24.com- Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Edy Kusdarwanto, MM melarang pejabatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti keluar daerah. Hal itu ditegaskannya guna mengingat agar seluruh pimpinan SKPD bias mempersiapkan segala administrasi yang perlu untuk pelaksanaan kegiatan dalam mempercepat penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016.

"Saya harap seluruh pejabat tidak ada yang keluar daerah. Persiapkan segala administrasi yang perlu untuk pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2016," tegasnya dalam rapat dengan seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Meranti di ruang rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti,  Senin (12/10/2015).

Hal itu ditegaskannya, karena menyangkut untuk mempercepat penyusunannAPBD tahun 2016. Apalagi setelah disahkannya APBD Perubahan tahun 2015 beberapa waktu lalu, pemda Kepulauan Meranti hanya memiliki waktu sekitar 2 bulan untuk melaksanakannya.

"Hanya waktu 2 bulan kita bisa melaksanakan APBD Perubahan ini," sebut Edy. Secara khusus, Asisten III Sekdaprov Riau itu juga menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memulai langkah-langkah penyusunan terutama pembahasan-pembahasan di tingkat Kelompok Kerja (Pokja). Dia menginginkan pembahasan di tingkat pokja tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bisa lebih cepat selesai.

“Terlebih ini memasuki satu Muharram. Jadikan tahun baru Islam ini titik memulai untuk memperbaiki diri pribadi, diri bangsa, dan diri negara,” harapnya.

Mengenai larangan ke luar daerah, Kepala Bagian Humas Sekda Kepulauan Meranti, Ery Suhairi, SSos menjelaskan larangan itu dimaksudkan agar SKPD benar-benar fokus dan cepat dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, larangan itu berlaku untuk waktu sekitar dua minggu, dan terhitung Senin (hari ini, red).

"Larangan inikan guna agar SKPD dapat lebih fokus untuk menyelesaikan program dalam penyusunan rancangan RAPBD tahun depan," tandas Ery Suhairi.

R24/awa/ndi
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru