riau24 Bupati Perintahkan Disnaker Data Semua Tenaker di Pelalawan | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Terkait Dana BPJS Karyawan,

Bupati Perintahkan Disnaker Data Semua Tenaker di Pelalawan

2
Logo BPJS Ketenagkerjaan
Berita Riau -  Bupati Perintahkan Disnaker Data Semua Tenaker di Pelalawan

Pelalawan-Riau24.com-Pada Jum'at sore (16/10/2015) Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Buruh (FKSPSB) Pelalawan melakukan rapat bahas keluhan masalah BPJS para karyawan yang bekerja diseluruh perusahaan di Pelalawan. Dari keluhan para karyawan itu, Bupati langsung perintahkan pihak Disnakertrans Pelalawan supaya mendata seluruh karyawan yang bekerja diseluruh perusahaan di Pelalawan.

Informasi dibeberkan Ketua SBSI Ukatan Pelalawan Asli Sinaga. Yang tergabung dalam Forum FKSPSB Pelalawan kepada Riau24.com saat ditemui usai hadiri rapat dengan Bupati Pelalawan diruang rapat Bupati Pelalawan di pangkalan Kerinci jum'at sore menuturkan bahwa pihaknya bersama pengurus buruh lainya seperti SBSI Ukatan Pelalawan, SBSI 92 dan SP3 SPSI Pelalawan menggelar rapat dengan Bupati Pelalawan dihadiri Sekda Pelalawan Tengku Mukhlis dan Kadiskes Pelalawan terkait keluhan para karyawan yang tidak dibayarkan dana BPJS-nya oleh perusahaan tempat kerjanya sehingga para karyawan sulit berobat ke rumah sakit.

"Para perusahaan berdalih karena para karyawan direkrutnya tidak punya identitas lengkap seperti tidak miliki KTP Pelalawan dan Kartu Keluarga Pelalawan. Karena memang perusahaan saat rekrut karyawan yang tidak jelas identitas asal usulnya," ujarnya.            

Untuk melengkapi identitas para karyawan untuk mendapatkan dana BPJS dari para perusahaan tempat karyawan itu bekerja maka solusinya dari hasil rapat dengan Pak Bupati tadi dimana pak Bupati akan mendesak pihak Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pelalawan (Disdudukcapil) Pelalawan supaya mempermudah pengurusan KK dan KTP pada para karyawan yang ada disetiap perusahaan yang belum miliki KTP selama ini.Pihak Disdukcapil agar layani pembuatan KTP karyawan dengan syarat semua persyaratan untuk pengurusan KTP telah dilengkapi para karyawan tersebut nantinya," terang Sinaga.

Disamping itu, sebut Sinaga, dari hasil rapat tadi, Bupati Pelalawan akan perintahkan pihak Disnakertrans Pelalawan untuk supaya mendata seluruh karyawan yang ada diseluruh perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan terutama yang belum mendapatkan pembayaran dana BPJS dari perusahaan tempat bekerjanya selama ini.

"Maksud Pak bupati akan perintahkan pihak Disnakertrans Pelalawan untuk mendata seluruh para karyawan disetiap perusahaan di Pelalawan untuk mengetahui seberapa jumlah karyawan yang ada di Pelalawan yang dibayarkan Dana BPJS-nya oleh perusahaan tempat kerjanya.Karena ketika kami tanyakan pada pihak perusahaan yang tidak bayarkan dana BPJS karyawannya yang kebanyakan dari karyawan buruh harian lepas itu karena para karyawan tidal dapat dana BPJS tersebut tidak miliki identitas lengkap saeperti KTP," ungkap Sinaga.          

Kemudian terang Sinaga menjelaskan,pihaknya juga sampaikan pada Bupati supaya pihak Disnakertrans Pelalawan tingkatkan oengawasan pada para perusahaan untuk merealisasikan hak-hak karyawan yang bekerja disetiap perusahaan di Pelalawan. Dengan permintaan pihaknya itu ditangkapi langsung oleh  Bupati dengan berjanji akan meminta pihak Disnakertrans Pelalawan supaya kedepan ini meninglkatkan volume pengawasannya pafa para perusahaan supaya betul-betul merealisasikan hak-hak karyawan seperti pembayaran dana BPJS karyawan sehingga karyawan saat jatuh sakit bisa berobat karena dana berobat telah ditanggung pihak perusahaan nantinya.

"Jadi untuk bisa mendapatkan dana BPJS tersebut, para karyawan harus miliki KTP dengan mengurusnya kepihak Disdukcapil nantinya. Selesai ini, kami dari pengurus serikat buruh akan suruh para karyawan lengkapi persyaratan untuk mengurus KTPnya ke pihak Disdukcapil nantinya. Setelah sudah adanya KTP dimiliki karyawan maka baru kita bantu mengurus dana BPJS pada perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Karena banyak karyawan tak bisa berobat karena tidak ada dana," tandas Sinaga.

R24/awa/shi
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Hamdani
Selasa, 07 Juni 2016 12:14 wib
di mna undang2 yg mlindungi kmi pak, kmi buruh kontrak, hak kmi di rampas, sekarang kluar lagi praturan baru, karyawan yg menggunakan hp di areal kerja pt wpp di knakan sanksi phk tanpa pesangon,, dimana disnaker plalawan, knapa mereka diam, hak dasar kmi di ambil perusahaan asing
Sinaga
Senin, 28 Desember 2015 22:33 wib
Tolong depnaker pelalawan melihat sendiri gaji karyawan subkontraktor rapp mereka hanya di gaji di bawah umk
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru