riau24 Suntikan Modal Rp 40 T ke BUMN Dibekukan, Ini Dampaknya | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Suntikan Modal Rp 40 T ke BUMN Dibekukan, Ini Dampaknya

0
Uang Rupiah
Berita Riau -  Suntikan Modal Rp 40 T ke BUMN Dibekukan, Ini Dampaknya
Jakarta-Riau24.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang bernilai Rp 2.095,7 triliun jadi UU APBN 2016. Ada beberapa catatan, khususnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang harus dibahas kembali oleh pemerintah dan komisi terkait dalam APBN-Perubahan (APBN-P).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan ketika pengajuan APBN Perubahan 2016 di tahun depan. Sehingga menjelang adanya APBN-P maka dana PMN senilai Rp 40 triliun tersebut tidak akan disalurkan kepada BUMN.

"Iya (PMN dibekukan). Jadi baru nanti akan di bawah ketika APBN Perubahan masuk," tegas Bambang saat meninggalkan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015)

Adanya PMN atau suntikan modal, untuk mendorong pembangunan secara nasional dengan melibatkan peranan BUMN. Misalnya seperti PT PLN yang mendapatkan PMN sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung program 35.000 megawatt dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 4 triliun untuk mendukung proyek infrastruktur.

Begitu juga BUMN lainnya, seperti Perum Bulog sebesar Rp 2 triliun untuk‎ mendorong ketahanan pangan nasional, PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp 1 triliun untuk pembangunan pelabuhan di wilayah timur dan lainnya.

"Ini menambah modal supaya dia bisa melakukan ekspansi bisnis dan bisa pinjam ke perbankan lebih besar lagi. Maksudnya mereka kan bukan perusahaan‎ yang mau bangkrut. Apalagi yang karya (konstruksi), mereka punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan dalam dinamika pembahasan sekitar dua bulan ini, memang‎ ada beberapa fraksi yang menilai dana PMN tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kontribusi BUMN terhadap perekonomian. Di samping juga realisasi PMN pada tahun ini tergolong masih sangat rendah.

Keputusan untuk pembahasan ulang PMN, diyakini Bambang tidak akan mengganggu kinerja dari BUMN. Program yang sudah direncanakan tetap akan berjalan sesuai dengan rencana, berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik maupun jalan tol.

"PMN kan tambahan modal bukan belanja. Jadi si BUMN bersangkutan nggak akan terganggu kerjanya. Misalnya dia tahu akan dapat Rp 1 triliun misalnya, buat dua proyek jalan tol. Ya dia kerjain saja jalan tol," jelas Bambang.‎ 

Dari sisi anggaran Bambang memastikan tidak mengubah postur anggaran dalam APBN. Hal ini karena‎ pagu untuk penyaluran PMN terletak di pembiayaan.

"Defisitnya tetap, pokoknya semua UU-nya posturnya nggak berubah, yang ditahan atau ditunda adalah pelaksanaan PMN, dibahas dulu oleh komisi terkait dan pemerintah, ketika APBN Perubahan pembahasannya dimulai," katanya.

R24/rno/det 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru