riau24 LSM Desak Kejati Riau agar Serius Usut Dugaan Korupsi Bupati Suyatno | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

LSM Desak Kejati Riau agar Serius Usut Dugaan Korupsi Bupati Suyatno

0
Bupati Rohil Suyatno
Berita Riau -  LSM Desak Kejati Riau agar Serius Usut Dugaan Korupsi Bupati Suyatno
 
Pekanbaru-Riau24.com-Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara (LPPRN) Wilayah Riau, mendesak Kejaksaan Tinggi Riau segera menindaklanjutii laporan masyarakat atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pengadaan lahan perkantoran di Kecamatan Bangko.
 
"Saya dengar laporan tindak pidana korupsi sudah didisposisi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau ke Asisten Intelijen Kejati Riau. Tapi kok tidak ada kabarnya sampai sekarang," sebut Hondro, Ketua Biro Antar Lembag LPPRN-RI Wilayah Riau pada wartawan, Ahad (1/11/2015) siang.
 
Hondro mengatakan, LPPRN ini merupakan lembaga berbentuk LSM yang konsen mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyimpang. Termasuk itu adanya indikasi-indikasi korupsi di tubuh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
 
Namun, saat ini belum diketahui sejauhmana hasilnya. "Kita minta Kajati Riau ini serius menangani kasus-kasus. Terutama dari atas laporan masyarakat ini. Tapi saya yakin kalau Kajati pasti serius dan seorang penegak hukum itu yang sudah teruji kinerjanya," ungkap Hondro.
 
Diberitakan sebelumnya, Bupati Rokan Hilir Suyatno AMp sudah dilaporkan ke Kejati Riau terkait dugaan penyalahgunaan dari wewenang dan mark up harga pengadaan lahan perkantoran di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, senilai Rp20,8 miliar pada tahun 2008. 
 
Saat ini, Korps Adhyaksa Riau mempelajari berkas dokumen setebal 10 centimeter itu. Dalam laporan itu, sejumlah dari pejabat Pemkab Rohil pada 2008, yang termasuk Suyatno yang saat itu menjabat Wakil Bupati Rohil. Dan disebut-sebut terlibat dalam hal penyalahgunaan wewenang dan mark up.
 
Dari dokumen yang diperoleh dari seorang warga Rohil, M Faizal Reza yang langsung mendatangi Kejati Riau, Senin (14/9/2015) pagi, disebutkan dalam Berita Acara Negosiasi Pembebasan Lahan Perkantoran, Sarana, dan Prasarana di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil.
 
Terjadi pada tahun 2008 itu, lahan dibebaskan itu seluas 270.740,45 meter persegi. Dalam salah satu bagian laporan itu tertera nama Suyatno, saat ini Bupati Rohil, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Rohil. Padahal, saat itu Suyatno juga menjabat Wakil Bupati Rohil.
 
Dalam Berita Acara Negosiasi Nomor: 50/BAN-PL/TP/2008 tanggal 6 November 2008 itu, Suyatno selaku Pihak Pertama membikin kesepahaman dengan Pihak Kedua bernama Darmawan (42), warga Dusun Sepakat Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko.
 
Darmawan yang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masa berlaku 2004 itu bertindak sebagai kuasa atas sejumlah pemilik tanah. Sementara Suyatno mewakili Pemkab Rohil.
 
Isi berita negosiasi itu, Pihak Pertama akan mengganti rugi lahan Pihak Kedua yang seluas 270.740,45 meter persegi. Yang tadinya harga per meter persegi yaitu Rp25 ribu. Tetapi setelah nego, harga itu turun menjadi Rp19 ribu meter persegi. Pada klausul lain, Pihak Kedua juga bersedia dikenakan potongan berupa pajak dan biaya administrasi lainnya atas transaksi yang dilakukan.
 
Selain ditandatangani oleh Suyatno dan Darmawan, Berita Acara Negosiasi itu juga diteken oleh sederet pejabat saat itu. Ada Asisten Tata Praja, Kadis Perkebunan, Kadis Pertanian, Kadis Kimpraswil, Kabag Hukum dan Organisasi, Camat Bangko, dan Penghulu Labuan Tangga Besar. Anehnya, nama Kepala Badan Pertanahan ada tertera di dalam Berita Acara Negosiasi, tapi tidak ikut membubuhkan tanda tangan.
 
Sebulan kemudian, 9 Desember 2008 Nazaruddin, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembebasan lahan itu membikin Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah bernomor: 50/BAGR-PL/TP/2008. Darmawan disebut telah berhak mendapat pembayaran ganti rugi lahan 100 persen. Ini berarti Darmawan menerima duit Rp5,144 miliar.
 
Tapi di Nota Pencairan Dana Nomor: 100/TP/2008, duit untuk pembebasan lahan di Kecamatan Bangko itu justru Rp20,8 miliar. Akumulasi pencairan Rp4,4783 miliar dan pencairan saat itu Rp12,155 miliar. Nota pencairan itu ditandatangani Nazaruddin dan Sekda Rohil yang saat itu dijabat oleh Asrul M. Noer.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru