riau24 PT. RAPP Kembali Meresahkan Warga Desa Bagan Melibur | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

Konflik Tak Berujung,

PT. RAPP Kembali Meresahkan Warga Desa Bagan Melibur

0
Karyawan PT RAPP di Kantor Desa Bagan Melibur bersama sejumlah Tokoh masyarakat dan Kades Bagan Melibur.
Berita Riau -  PT. RAPP Kembali Meresahkan Warga Desa Bagan Melibur

Meranti-Riau24.com- Tepatnya pada 01 November 2015 prilaku dan cara-cara tidak terpuji kembali ditunjukkan karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) perusahaan sektor kehutanan yang terafiliasi dengan APRIL (Asia Pasific Resources International  Limited) Group yang beroperasi di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal ini diungkapkan salah seorang masyarakat Desa Bagan Melibur, Junaidi kepada Riau24.com, Ahad (01/11/2015). Dikatakannya, sudah lebih kurang satu bulan ini PT RAPP membuat resah warga desa Bagan Melibur karena diduga ada aktifitas pemasangan patok-patok batas yang tidak diketahui, tapi dengan tanda patok yang dipasang tersebut biasanya itu tanda untuk membuat kanal.

“Saya terkejut ketika saya ke kebun dan sudah ada patok yang diduga dipasang orang PT RAPP, bukan hanya kebun saya banyak kebun-kebun masyarakat lain yang juga dipasang patok. Kami tak tau harus tanya kepada siapa tentang pemasangan patok ini” imbuh Junaidi.

Sementara itu ditempat terpisah, Sumarjan Tokoh masyarakat Desa Bagan Melibur kepada Media ini menyampaikan bahwa beliau saat ini bersama tim penyelesaian konflik tapal batas dan konsesi yang dibentuk masyarakat Desa Bagan Melibur sedang menghentikan sekelompok orang yang sedang melakukan pematokan batas-batas dikebun-kebun dan lahan kelola masyarakat desa Bagan Melibur.

“Ketika kita bertanya kepada pekerja yang memasang patot tersebut saat itu mereka mengatakan dan mengaku bahwa mereka benar karyawan dari RAPP dan bekerja atas perintah Marhadi dari pihak RAPP. Mereka memasang patok batas dengan membawa peta dari Kehutanan, ucap Sumarjan menceritakan.

“Ada sebanyak 4 orang diduga karyawan PT RAPP yang kita bawa ke Kantor Desa Bagan Melibur pada hari ini (Minggu,red) dan kita sudah koordinasi dengan pihak Kepolisian Polsek Merbau untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal diluar kendali, hal ini dilakukan guna untuk meminta keterangan dan meminta atasan mereka hadir ke kantor Desa kami agar memberi penjelasan dan membuat kesepakatan untuk tidak lagi beraktifitas di wilayah desa kami” tegas Sumarjan.

“Desa kami tidak masuk wilayah kerja atau konsesi PT RAPP sesuai perizinan perusahaan SK.180/Menhut-I/2013, kejadian ini semakin memperkuat kesan bahwa PT RAPP perusahaan yang tidak beretika terhadap masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera menindak lanjuti untuk proses penyelesaian, untuk apa ada arahan dari Dirjen Kehutanan ke Dewan Kehutanan Nasional (DKN) waktu itu jika hingga kini tidak ada kejelasan, sudah banyak tim yang dibentuk oleh Kementrian tapi semua masih mandul seperti Tim penyelesaian konflik, tim review  dan evaluasi perizinan”, ungkap Sumarjan kesal.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Makmun Murod, MM saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa beliau tidak mengetahui tentang aktifitas perusahaan memasang patok-patok tersebut di Desa Bagan Melibur.

"Saya tidak ada mengetahui hal itu, coba di cek dulu kebenaran yang sebenarnya di lapangan agar semua masalah dapat terselesaikan nanti, tandas Kadis Kehutanan singkat.

Sementara itu, pihak PT RAPP yang disebut karyawan saat itu sebagai Koordinator tapal batas tersebut, Marhadi ketika dimintai tanggapan oleh Riau24.com melalui sambungan Handphone selulernya dengan tenang menjelaskan, cerita ini awalnya kemarin kita ada melalukan tapal batas partisipatis yang dilakukan oleh tim BPKH dari Kementrian Kehutanan dimana dalam hal itu ikut juga Tim Desa sebanyak 9 orang saat itu yang turun langsung melalukan identifikasi guna mengetahui sebenarnya batas-batas Perusahaan dengan perkebunan masyarakat sesuai SK 180 tersebut.

Lalu kita membuat janji untuk mengkroscek ke lapangan pada hari ini (Minggu,red) secara bersama-sama yaitu pada pukul 10.18 Wib pagi tadi, namun tiba-tiba saat melakukan intimidasi atau melihat-lihat batas konsesi tersebut ada sekelompok orang atau masyarakat yang bukan tim peninjauan saat itu tidak terima kehadiran tim kami yang melakukan peninjauan tapal batas ini, sekelompok masyarakat tersebut kita duga cuma salah informasi saja ketika dilapangan saat itu, beber Marhadi.

Lebih lanjut, diutarakannya,  untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan saat itu juga tim kami yang 4 orang tersebut bersama sekelompok masyarakat mendatangi kantor Desa Bagan Melibur guna menjelaskan yang sebenarnya niat tim kami saat itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada pematokan atau pemasangan tapal batas hari ini, tim kami bersama tim 9 dari Desa tersebut hanya mengecek dan melihat-lihat situasi batas konsesi dan kebun masyarakat saat itu, apa kah sudah sesuai dengan SK 180 sekarang atau bagaimana. Namun disisi lain sebagian masyarakat Bagan Melibur salah menanggapi turunkan tim saat itu dilapangan, terjadi lah hal ini sebenarnya, ujar Marhadi.

Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan tim kami dan tim 9 Desa hanya menengok mana batas konsensi sebenarnya, sebenarnya maksud kita baik tapi salah informasi saja yang ditanggap masyarakat tersebut. Mengenai tim kami yang di Kantor Desa saat ini sudah diizinkan pulang sekarang karena sudah kita beri penjelasan yang sebenar-benarnya tentang peninjauan tim kita tadi dilapangan,  ungkap Marhadi menjelaskan kepada Media ini.

R24/awa/ndi 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru