riau24 "Perda Kenaikan Tarif Parkir yang Baru ini Berlaku Efektif Di Tahun 2017" | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

"Perda Kenaikan Tarif Parkir yang Baru ini Berlaku Efektif Di Tahun 2017"

0
Pepakiran yang Disebut-sebut Pembuat Macet
Berita Riau -
Pekanbaru - Riau24.com - Kendati, saat ini Perda naiknya tarif parkir yang baru sudah disahkan DPRD Pekanbaru melalu rapat paripurna pada Senin kemarin. Namun saat ini jadi perbincangan hangat pada semua pihak. Pasalnya tarif parkir ini naiknya dengan fantastis.
 
Selidik punya selidik dari masalah yang hangat dibicarakan ini, saat dikonfirmasi melalu Ketua Pansus Tarif Parkir Tepi Jalan Umum. Hal itu, dikatakanya Ida Yulita Susanti
bahwa Perda ini baru akan efektif pada tahun 2017. Karena ini tidak sembarangan diterapkan.
 
"Perda telah disahkan pada baru-baru ini. Tapi bukan berarti dapat diterapkan tahun ini. Namun, hal itu akan efektif dilaksanakan pada tahun 2017. Itu kalau Perda telah disetujui dari evaluasi verifikasi di Pemprov. Artinya, bisa diterapkan kalau disetujui," sebutnya.
 
Ida demikian panggilan wanita ini 
yang merupakan anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, mengatakan, karena bisa menjadi proses kajian analisis akademis akan memakan waktu diatas enam bulan. Karena itu, bukan sekarang pelaksanaan ataupun pada tahun 2016. 
 
"Bukan sekarang untuk efektifnya Perda Tarif Parkir yang disahkan. Tetapi, masih step by step (tahap per tahap, red) prosesnya. Maka, kalau disetujui dari verifikasi oleh Pemprov Riau dan masih tunggu Perwako. Diperkirakan efektifnya ditahun 2017," ungkap Ida.
 
Sementara secara terpisah ketika dihubungi, Sondia Warman selaku Wakil Ketua DPRD Pekanbaru. Ia mengatakan, sebenarnya ini naik tarif parkir, bertujuan mengurangi kemacetan di daerah yang padat lalu lintas karena ada pemakaian pada tiap ruas jalan di sana.
 
"Seperti di Jalan Sudirman dan A. Yani. Inilah zona yang dikenakan tarif parkir itu. Itu draf, yang aku baca karena kebetulan aku tidak ikut dalam pansus,'' kata Sondia.
Ia menyebut, hanya yang bersifat membahas serta memberikan hal persetujuanya sebuah perda.
 
Maka, tidak ada hak DPRD untuk menolak atau membatalkan. Tapi sesuai dalam UU itu menegaskan bahwa yang berhak menerimanya atau membatalkan sebuah perda itu adalah kewenangan gubernur.
Penyusunan perda, ada beberapa komponen yang dilibatkan.
 
"Sebuah tim. Selain eksekutif dan legislatif, ada tim yang itu tenaga ahli terdiri beberapa pakar. Dapat berjumlah lebih 4 orang, dikarena tim tenaga ahli dari pihak legislatif berjumlah 4 orang ditambah juga tenaga ahli dari eksekutif. Tenaga ahli adalah pakar," katanya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru