riau24 YEN TANIA: Anggota Dewan Jangan Langang | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

YEN TANIA: Anggota Dewan Jangan Langang

10
Ketua Kompak Pekanbaru Yen Tania
Berita Riau -  YEN TANIA: Anggota Dewan Jangan Langang

Pekanbaru - Riau24.com - Terkait dengan disahkannya PERDA retribusi parkir tahun 2015 oleh DPRD Pekanbaru, dengan pungutan retribusi yang tinggi berdasarkan zonasi, mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. 

Kepada Riau24.com, ketua KOMPAK Pekanbaru Yen Tania mengatakan berdasarkan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 pasal 43 dikatakan bahwa ada beberapa tempat yang dilarang sebagai lahan parkir, seperti di jalan nasional dan propinsi.

Namun kenyataannya anggota DRPD Pekanbaru mengesahkan Perda Retribusi Parkir tahun 2015 dengan biaya yang cukup tinggi, salah satunya di zona 1 yaitu di Jalan Jend. Sudirman yang merupakan jalan nasional. Perda ini belum cocok dengan keadaan Kota Pekanbaru saat ini, dengan diterbitkannya perda ini akan menimbulkan efek domino. Akan timbul kecemburuan sosial sesama tukang parkir, masyarakat akan malas berbelanja ke sepanjang zona 1 tersebut. Karena untuk mencari barang memerlukan beberapa kali parkir, sehingga untuk parkir saja membutuhkan biaya mahal dan akhirnya berdampak pada pengusaha.

Seakan-akan perda ini disahkan untuk menjebak Pak Wali dan menurunkan popularitasnya dimasyarakat.

Lebih lanjut Yen Tania mengatakan, jadi anggota dewan itu jangan langang !, apa mereka memakai perasaan dan hatinya dalam mengesahkan perda ini, apa ada kajian akademisnya. Saya rasa perda ini lebih kental nuansa politiknya dari pada untuk kepentingan masyarakat.

R24/awa/yri

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Anto Rachman
Minggu, 08 November 2015 11:08 wib
Salah satu ketua dprd punya lahan parkir n ikut bermain.
Riko
Minggu, 08 November 2015 10:50 wib
setelah kabut asap sirna terbitlah perda parkir.. sungguh terlalu
Andra
Sabtu, 07 November 2015 21:21 wib
harusnya anggota dewan sebelum mengesahkan sesuatu dipikirkan dampak sosialnya, sekarang terjadi gejolak di masyarakat, walaupun perda itu belum disyahkan tetapi kenyataannya sekarang sudah ada yang menerapkannya.
Neneng
Jumat, 06 November 2015 18:32 wib
Yuk kita demo saja ke dprd kota dan kita kutip aj parkir mrk 10x lipat.
Dewi
Jumat, 06 November 2015 10:55 wib
anngota dewan hendaknya kembali kefungsinya sebagai wakil rakyat, bukan wakil golonganNYA...
Batman
Jumat, 06 November 2015 09:07 wib
robin hood dicariin ibu kos tuh... uang kosnya bulan ni belum bayar...
Robin hood
Jumat, 06 November 2015 08:38 wib
Untuk beli rokok aja perbatang,masak mahalan bayar parkirnya dari pada beli rokoknya. Disaat ini hanya ibu kos yang mengerti kami, jangan ikut2an anggota dewan ya bu naikkan sewa kosnya... I lup you ibu kosss
Yani
Jumat, 06 November 2015 08:14 wib
Judul berita yang menarik Pada saat kondisi skarang dimana harga subsidi BBM dikurangi, pemerintah pusat akan berencana menghapus pemakai listrik 400 watt dan 900 watt, dan baru saja warga pekanbaru baru bebas dari kabut asap, sekarang anggota dewan seakan akan tidak merasakan penderitaan masyarakat yang diwakilinya ikut mencekik leher rakyatnya. Di mana hati nurani mu, kau dipilih bukan untuk kepentingan dirimu atau golonganmu tapi kepentingan masyarakat banyak. Kembali lah ke jalan yang benar
Robin hood
Kamis, 05 November 2015 22:33 wib
Apa maksud bapak yen tania mengatakan anggota dewan itu langang, tidk tahukah bapak anggota dewan itu diplih oleh rakyat, tidak sedikit biaya yang dikeluarkannya untk menjadi wakil rakyat, mereka selalu ke luar negri dngn alasan studi banding, terkait dengan perkataan bapak yang mengatakan anggota dewan langang karena perda parkir tersebut saya sangt keberatan sebagai warga kota pekanbaru, karena seharusnya bapak mengatakan jadi dewan jangan langang donkk
Yocki
Kamis, 05 November 2015 21:59 wib
Dalam waktu dekat saya dan kawan-kawan akan mengeluarkan perda tentang retribusi parkir, agar di kantor dewan yang terhormat tersebut ditetapkan sebagai zona x wajib dipungut biaya parkir seratus ribu perjam, untuk mengganti biaya parkir dimasyarakat. sekian dan terimaksih
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru