riau24 Terbentuk FRMPP di Pekanbaru, Protes pada Perda Tarif Parkir ini Minta Dibatalkan | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Terbentuk FRMPP di Pekanbaru, Protes pada Perda Tarif Parkir ini Minta Dibatalkan

0
Pepakiran di Kota Pekanbaru
Berita Riau -  Terbentuk FRMPP di Pekanbaru, Protes pada Perda Tarif Parkir ini Minta Dibatalkan
Pekanbaru-Riau24.com-Seiring ini sudah disahkan Perda Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum oleh DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini berbuntut panjang munculnya reaksi protes penolakan oleh masyarakat yang merasa dirugikan.
 
Kondisi ini, memicu terbentuknya itu Forum Rakyat Menolak Perda Parkir (FRMPP) Kota Pekanbaru, 5 November 2015. Kepengurusan FRMPP ini ditetapkan Koordinator Syam Daeng Rani SH MH (pengacara) dan Sekretaris Ir Mardianto Manan MT (pengamat perkotaan) beranggota 20 orang berbagai komponen masyarakat. 
 
Di antara para anggota forum ini? terdapat sejumlah nama yaitu Dr Suhendro (pengacara, dosen), Ir Fakhrunnas MA Jabbar MI Kom (budayawan), Ir Fendri Jaswir MP (politisi, wartawan), Drs Zulmansyah Sekedang (tokoh pers), Yusril Sabri SH MH (pengacara), Dr H Wiranto (pengacara), Dt Novendri SK SH, Adi Darma (pengacara) dan sebagainya.
 
Dikesempatan itu, Koordinator FRMPP, Syam Daeng Rani lewat rilis kepada pers, mengatakan, FRMPP terbentuk sebagai reaksi berbagai komponen masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Parkir yang dinilai tidak manusiawi dan tidak punya hati nurani di tengah situasi perekonomian masyarakat yang tidak kondusif.
 
"Ranperda Parkir ini kami nilai banyak memiliki persoalan dan kelemahan terkait prosedur dan mekanisme pengesahannya di DPRD Kota Pekanbaru. Begitu pula, alasan menaikkan parkir yang mencapai 400 persen tidak bisa diterima akal sehat untuk menaikkan PAD serta pelayanan parkir yang buruk," kata Syam.
 
Oleh sebab itu, ungkap Syam, FRMPP memrotes keras pengesahan Ranperda tersebut dan kini dilakukan kajian komprehensif yang ditindaklanjuti dengan pengajuan surat protes kepada Gubernur Riau dan Mendagri agar Ranperda tersebut tidak diundangkan. 
 
Dr Suhendro yang sudah memantau reaksi berbagai kalangan masyarakat terutama kampus, menilai Ranperda Parkir itu zalim karena sangat memberatkan kalangan masyarakat pengguna jasa parkir. "Ranperda Parkir ini harus dibatalkan," seru Suhendro.
 
Selain itu, pengacara Yusril Sabri mengungkapkan alasan kemacetan yang dijadikan landasan kenaikan tarif parkir itu tidak masuk akal. Sebab, masalah kemacetan menjadi urusan dan tanggungjawab Polantas. Apalagi, Ranperda itu tidak prosedural, maka Ranperda tersebut harus ditolak karena sudah cacat hukum. 
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru