riau24 Mempertanyakan Peradilan Militer | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Mempertanyakan Peradilan Militer

1
Prajurit TNI AD saat demo beladiri militer diikuti 1600 personel saat Peringatan ke70 Hari TNI tahun 2015 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Senin, 5 Oktober 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki.)
Berita Riau -  Mempertanyakan Peradilan Militer
Jakarta-Riau24.com - Penembakan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, Sersan Dua YH, terhadap seorang pengendara sepeda motor di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015) lalu, kembali memunculkan pro-kontra peradilan militer. 

Bukan kali ini saja, setiap anggota militer melakukan tindak pidana, diskursus ini selalu naik ke permukaan dan didorong oleh kelompok masyarakat sipil.

Pasal 8 padaUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur peradilan militer sebagai satu-satunya badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI. 

Beleid yang ditandatangani mantan presiden Soeharto pada 15 Oktober 1997 itu memungkinkan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dan juga perselisihan tata usaha negara yang berpangkal dari keputusan administratif pejabat militer.

Seperti badan peradilan lainnya, yakni umum, agama dan tata usaha negara, peradilan militer juga berinduk pada Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasan kehakiman.

Di seluruh Indonesia, terdapat 19 pengadilan militer tingkat pertama yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Ambon, Banda Aceh, Kupang, Jayapura, Makassar, Manado, Padang, Palembang dan Medan.

Sementara itu, pengadilan militer tinggi hanya berada di tiga kota, yaitu Jakarta, Medan dan Surabaya.

Dalamsejarahnya,peradilan militer telah menjatuhkan hukuman kepada perwira tinggi setingkat kepala matra hingga prajurit pemula. 

Setelah meletusnya Gerakan 30 September 1965, Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang ketika itu berstatus sebagai orang nomor satu di Angkatan Udara diseret ke Mahkamah Militer Luar Biasa. 

Ia divonis mati karena disebut membiarkan Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta digunakan oleh organisasi sayap Partai Komunis Indonesia.

Namun, Omar Dhani akhirnya tidak menjalani hukuman tersebut. Seperti dikatakan Soeharto pada otobiografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Omar Dhani memperoleh grasi.

"Keputusan saya terhadap Soebandrio dan Omar Dhani, mengubah hukuman mereka menjadi seumur hidup," tulis Soeharto.

Peradilan militer juga pernah mengadili sejumlah perkara sensitif, salah satunya pembunuhan terhadap Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh beberapa anggota Komando Pasukan Khusus.

Tujuh anggota TNI dinyatakan bersalah pada persidangan itu. Mereka diharuskan menjalani pidana penjara rata-rata satu hingga tiga tahun. 

Meskipun telah menerbitkan hukuman untuk para terdakwa pada kasus pembunuhan Theys, peradilan tetap dinilai negatif. 

Solidaritas Nasional untuk Papua misalnya, menyebut peradilan militer merupakan upaya untuk memutus rantai komando pertanggungjawaban (chain of command responsibility) dan menumbalkan para pelaksana operasi lapangan saja.

Pada persidangan ainnya, peradilan militer menyidangkan kasus tindak pidana pembunuhan hingga penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota TNI.

Salah satunya digelar untuk kasus yang menjerat Pratu Heri Ardiansyah.Tahun lalu ia membakar seorang juru parkir hingga tewas di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta bernomor 39-K/PM II-08/AD/II/2015, Heri divonis pidana penjara selama empat tahun. Vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah kasus penembakan di Cibinong, masyarakat sipil kembali mempertanyakan efektifitas peradilan militer. Mereka berkata, UU Peradilan Militer harus direvisi agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat diadili di peradilan umum.

Dalam diskursus ilmu hukum, mekanisme peradilan militer bercabang dua. Pada sisi peradilan itu merupakan bentuk konsekuen negara atas konsep negara hukum yang dinyatakan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal itu menyebut Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh kehidupan bernegara didasarkan pada hukum alias the rule of law, not the rule of man.

Sayangnya, pada sisi yang lain peradilan militer justru mengingkari apa yang menjadi konsekuensi logis sebuah negara hukum. 

Pakar hukum konstitusi asal Inggris, Albert Venn Dicey menuturkan, konsep the rule of law yang berkembang di tradisi Anglo Amerika melahirkan tiga unsur yang tidak boleh ditolak sebuah negara hukum, yaitu supremacy of law, equality before the law dan due process of law.

Dalam konteks peradilan militer, UU Peradilan Militer mengabaikan asas persamaan warga negara di depan hukum. Untuk sebuah kejahatan pidana, anggota TNI dihadapkan ke peradilan militer, sedangkan warga sipil harus bertarung atas konsep benar dan salah di peradilan umum.

Usai Kasus Cebongan, Human Rights Watch mendesak pemerintah menyudahi pelanggaran militer dengan menyeret para tentara yang terlibat kejahatan terhadap warga sipil ke bawah yurisdiksi pengadilan sipil. 

Alasan mereka pun serupa dengan desakan yang lain, bahwa sistem pengadilan militer Indonesia sangat ringan menghukum tentara-tentara yang bersalah. 

Kini persoalannya, belum pernah ada yang mengajukan judicial review terhadap pasal 9 UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, sampai saat ini secara konstitusional kewenangan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan anggota TNI bukanlah sebuah pelanggaran terhadap UUD 1945.

Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur, mereka yang berhak mengajukan judicial review adalah warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum privat dan publik serta lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar.

Legal standing pengaju judicial review merupakan titik tolak yang rumit. Tidak sedikit permohonan pengujian undang-undang mental akibat hakim konstitusi tidak melihat kepentingan konsitusional pemohon. 

Dasarnya jelas, yakni asas point d'etre point d'actionalias tanpa kepentingan, tidak ada suatu tindakan.

Menunggu internal TNI mengajukan keberatan konstitusional atas UU Peradilan Militer bisa jadi merupakan pekerjaan yang tidak bijak.

R24/rno/cnn 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Sabtu, 28 Oktober 2017 09:19 wib
SABUNG AYAM DAN PACUAN KUDA ======> AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !! [URL=http://www.bolavita.net/register/] https://i.imgur.com/3kH5LyG.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru