riau24 Kajari Pasirpengaraian Himbau Kades Berhati-hati Kelola Dana Desa | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Kajari Pasirpengaraian Himbau Kades Berhati-hati Kelola Dana Desa

0
Kajari Pasirpengaraian Syafiruddin SH, MH
Berita Riau -  Kajari Pasirpengaraian Himbau Kades Berhati-hati Kelola Dana Desa

Rohul, Riau24.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasirpengaraian Syafiruddin SH,MH mengingatkan kepada kepala desa (Kades) dan perangkatnya agar berhati-hati dalam kelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah mulai digelontorkan tahun 2015 ini.

Syafiruddin juga meminta Pemkab Rohul berikan sosialisasi pengelolaan anggaran ke 147 desa karena desa-desa, masih minim pengetahuan terkait pengelolaan anggaran yang baik dan benar. Sehingga rawan akan timbulnya masalah, seperti korupsi ataupun konflik sosial.

"Dengan ADD, desa nantinya akan kelola anggaran secara mandiri, mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan kades dan perangkat di Rohul ini belum memiliki banyak pengetahuan tentang pengolaan anggaran," jelas Syafiruddin.

Kajari juga menjelaskan, bahwa pengelolaan anggaran Dana Desa, membutuhkan laporan setiap ada pengeluaran keuangan secara rinci dan disertai bukti-bukti yang sah. Termasuk kewajiban membayar pajak penghasilan negara dan sebagainya.

Dimana antara laporan keuangan dengan pekerjaan yang ingin dicapai, harus sesuai. Bila ternyata laporan tidak sesuai, atau ada kesalahan sedikit saja dalam membuat laporan, maka oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dianggap ada dugaan penyelewengan keuangan negara.

"Akibatnya Kades maupun perangkat bisa terjerat kasus korupsi karena adanya laporan pengelolaan anggaran yang tidak benar. Bila memang sangat diperlukan sosialisasi pengelolaan anggaran ini ke setiap desa," ucapnya.

Sebut Kajari lagi, konsekuensinya jika memang ada dugaan pidana koruspi, maka pelakunya bisa terancam pidana penjara minimal empat tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta. Sebab merugikan keuangan negara, bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Mengantisipasi terjadi penyimpangan, Kajari berharap agar Kades dan perangkatnya tingkatkan pengetahuan, keahlian, pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di pemerintahan. Hal itu agar kepala dan perangkat desa bisa siap dengan kucuran dana ADD yang sangat besar melalui APBN dan APBD.

"Bagi para Kades harus memiliki integritas yang tinggi, loyalitas, transparan, profesional, jujur, serta layani ke masyarakat. Mereka harus menghindari penyelewengan dan penyimpangan dana Desa dan mengelola dana Desa secara transparan dan akuntabel. Selain itu dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ADD untuk kesejahteraan masyarakat," harap Syafiruddin.

R24/awa/ags

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru