riau24 Wantimpres Pertanyakan Opsi Dana Lobi di APBN | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Wantimpres Pertanyakan Opsi Dana Lobi di APBN

1
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto. (FEM)
Berita Riau -  Wantimpres Pertanyakan Opsi Dana Lobi di APBN
Jakarta, Riau24.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, mempertanyakan wacana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang akan membuka opsi pembiayaan juru lobi masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya melihat bahwa kenapa baru muncul sekarang? Kenapa selama ini tidak pernah dimunculkan soal kebutuhan anggaran itu?" ungkap Sidarto, di Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2015).

Sidarto bercerita, selama pengalaman tiga periode di parlemen, dan mengikuti tiga kali masa presiden dari Presiden ke-3, Habibie hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dirinya tidak pernah mendengar kebutuhan untuk menggunakan jasa juru lobi, maupun membiayainya dalam APBN.

"Kalau soal APBN, selama saya tiga periode di DPR, saya tidak pernah membicarakan itu," ujar Sidarto.

Sidarto mengakui budaya lobi memang lekat di Amerika Serikat. Namun, berdasarkan pengalamannya, di negara sekitar Indonesia seperti kawasan Asia Tenggara, tidak lazim menggunakan sistem lobi dalam hubungan bilateral.

Dengan demikian, mantan ajudan Bung Karno ini mengaku heran jika juru lobi nanti jadi dibiayai, akan masuk ke pos mana anggaran tersebut dalam APBN.

"Makanya saya tidak tahu anggarannya darimana, kalau ada itu," ujar Sidarto.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, mengatakan pemerintah tidak perlu menggunakan atau memasukan biaya jasa juru lobi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hubungan bilateral antar negara.

Mahfudz berpendapat, sebaiknya pemerintah menyiapkan tokoh-tokoh tertentu yang berperan sebagai utusan khusus untuk negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia dan lainnya, alih-alih membayar juru lobi dalam hubungan bilateral.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, tertarik membuka opsi untuk memasukkan pembiayaan pengunaan jasa pelobi (lobbyist) untuk masuk ke dalam APBN berikutnya.

R24/rno/cnn 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Minggu, 15 Oktober 2017 06:38 wib
LIVE BULL DI CF88 AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !!
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru