riau24 DPRD Nilai Bankeu Rp1,2 Triliun hanya Akal-Akalan Pemprov Riau | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

DPRD Nilai Bankeu Rp1,2 Triliun hanya Akal-Akalan Pemprov Riau

0
Gedung DPRD Riau
Berita Riau -  DPRD Nilai Bankeu Rp1,2 Triliun hanya Akal-Akalan Pemprov Riau
Pekanbaru, Riau24.com - Kendati pembahasan RAPBD-Perubahan Riau 2015 ini sudah kesepakatan, bahkan sudah diserahkanya Nota Keuangan dari Pemprov itu pada DPRD. Dan dilanjutkan ini dengan penyampaian pandangan dari tiap fraksi.
 
Tetapi ternyata ini banyak menuai beberapa persoalan dikalanganya anggota DPRD Riau. Yaitu dapat dilihat salah satu adalah  Bantuan Keuangan (Bankeu) umum yang diperbantukan untuk Kabupaten/Kota dengan nilai Rp 1,2 Triliun.
 
"Program Bankeu tersebut dinilai merupakan kedok Pemprov Riau menutupi masalah buruknya daya serap Satker terhadap anggaran yang ada. Disisi lain, Pemprov itu juga melihat ini peluang anggaran Bankeu bisa ditarik ke kas daerah.  lagi," kata Ilyas H U
 
Politisi NasDem inipun menyebut, ini kedok Pemprov Riau tidak bisa menyerap dari anggaran tersedia untuk pembangunan fisik dengan waktu ini hanya tersisa satu bulan lagi. Berarti, ada upaya anggaran itu dititipkan ke daerah, dan untuk diambil kembali.
 
Anggota Banggar DPRD Riau ini, mengatakan, kalau seperti halnya demikian, tentu dinilai bentuk dari pembohongan publik dilakukanya TAPD Riau. "Itu yang saya tidak sepakat. Dan inilah pembohongan publik dilakukan TAPD," katanya.
 
Senada disampaikannya anggota. DPRD Riau lainnya. Seperti yang disampaikan M Adil. Dikatakanya,
mengingat jika berpedoman pada peraturan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006  bantuan keuangan umum hanya dibenarkan pada daerah belum ketuk palu APBD-Perubahan.
 
"Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota itu terkait APBD-Perubahan sudah ketuk palu. Ini sangat salah dan melanggar dari UU yang berlaku. Lagi pula akan bantuan tersebut hanya dibenar diberikan bantuan khusus yang nilainya tidak besar sekitar 50 miliar," kata politisi Hanura ini.
 
Anggota Komisi E DPRD Riau ini menambahkan, hal dilakukannya TAPD Pemprov Riau itu dikarena kebingungan dana 1,2 triliun akan dikemanakan. Maka penyaluran Bankeu itu tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini, tentunya salah.
 
"Hal itu jelas akan melanggar dari ketentuan aturan berlaku. Sebab sesuai dengan ketentuan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri 13 tahun 2006 termasuk beberapa ketentuan lainnya bantuan keuangan umum itu hanya dibolehkan untuk daerah yang APBD mereka belum ketok palu," lanjutnya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru