riau24 Ini Tuntutan HIMAROHU di Kejati Riau | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Ini Tuntutan HIMAROHU di Kejati Riau

0
Demo Berlanjut di Kejati Riau
Berita Riau -  Ini Tuntutan HIMAROHU di Kejati Riau

Pekanbaru, Riau - Kamis (12/11/2015), gabungan dalam wadah Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Riau, bersama seluruh aktifis dan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Riau menolak dengan tegas segala bentuk kompromi maupun kesepakatan melanggar hukum disekitar wilayah hukum Provinsi Riau.

Himarohu mendesak Polda Riau/Kejati Riau untuk segera bersihkan Kabupaten Rokan Hulu dari berbagai tindakan pembenaran melakukan korupsi segera tangkap para pihak yang melakukan korupsi, sidangkan mereka dan adili oknum-oknum yang menjadi markus atau grada depan yang mem-Back Up Koruptor di Kabupaten ROHUL.

Berikut tuntutan yang diajukan Himarohu:

  1. Meminta kepada Kapolda Riau/Kejati Riau segera melakukan penyidikan dan sekaligus pemeriksaan kepada jajaran pemerintah PEMDA Rokan Hulu yaitu Kepala Desa Rambah Samo Barat Kec.Rambah Samo Kab. Rohul dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)  tahun 2015. Meminta kepada BPK untuk melakukan Croos Check hasil kerja dan penggunaan ADD. Meminta secara tegas kepada Bupati Rohuluntuk segera PLT kan kepada Kepala Desa Rambah Samo Barat digantikan dengan PNS dilingkungan Rohul.
  2. Segara melakukan penyelidikan serta menindak tegas terhadap kasus pemalsuan surat tanah SKGR yang dilakukan oleh Kepala Desa Rambah Samo Barat dengan mantan Camat Rambah Samo Kab.Rohul (Lukman Badoe), bukti kurangnya pengawasan  yang dilakukan oleh Achmad selaku Bupati Rohul.
  3. Segera melakukan penyelidikan kepada Bupati Rohul dalam permasalahan dugaan korupsi fiktifkan dana swakelola Rp 24 Miliar tahun anggaran 2011 di dina bina marga Kab.Rohul.
  4. Segera melakukan penyelidikan kepada Bupati Rohul dalam dugaan korupsi paket pengadaan ARAMCO diameter 2,4 M,T=MM Dinas PU Bina Marga tahun anggaran 2015 diduga keras telah terjadi tindakan pidana korupsi.
  5. Segera mengusut tuntas   permasalahan mesin pembangkit listrik jilid 1 dan jilid 2 yang merugikan keuangan negara Rp 45 Miliar dan meminta kepada BPK RI segera mengecek ulang audit penggunaan dana dibagian Humas pemerintah kab.Rohul tahun anggaran 2010-2011, tutur Korlap I Andhika Rokan (12/11/2015).
R24/rni
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru