riau24 PPP 'Djan Faridz' Menang di MA, Diminta Menkum Segera Buat SK Pengesahan | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

PPP 'Djan Faridz' Menang di MA, Diminta Menkum Segera Buat SK Pengesahan

1
Logo Parpol PPP (dok)
Berita Riau -  PPP 'Djan Faridz' Menang di MA, Diminta Menkum Segera Buat SK Pengesahan
Jakarta, Riau24.com - PPP versi kepemimpinan Djan Faridz meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly segera membuat surat keputusan terkait sahnya kepengurusan partai hasil Muktamar Jakarta.
 
Desakan ini dilakukan sebab Mahkamah Agung sudah memutuskan kepengurusan PPP 2014-2019 adalah pengurus hasil Muktamar VIII di Jakarta. 
 
"Kami berharap kepada Menkum HAM segera menindaklanjuti putusan MA dengan membuat SK pengesahan pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta. Putusan MA sudah final dan mengikat dan harus dilaksanakan secepatnya," ujar Sekjen PPP Dimyati Natakusumah saat dihubungi Kamis (12/11/2015) malam. 
 
Untuk urusan ini, Menkum Yasonna sambung Dimyati tak boleh lagi sengaja mengulur waktu. 
 
"Tidak boleh like and dislike terhadap kepengurusan. Ini sudah amanat UU bahwa yang sah Muktamar Jakarta, Menkum tinggal melegalisasi kepengurusan," sambungnya. 
 
PPP kubu Djan Faridz sambungnya, meminta kubu Romahurmuziy untuk segera bergabung tanpa melakukan perlawanan. 
 
"Yang di seberang sudah dinyatakan tidak sah. Kami ini yang sudah jelas sah," sebut Dimyati, 
 
Putusan kepengurusan PPP ini diketok olah majelis kasasi yang diketuai hakim agung Djafni Djamal dengan anggota hakim agung I Gusti Agung Simanatha dan hakim agung Soltoni Mohdally. Vonis ini diketok pada 2 November 2015.
 
"Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah," demikian salah satu petikan amar putusan MA.
 
R24/rul/det
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Sabtu, 28 Oktober 2017 09:39 wib
SABUNG AYAM DAN PACUAN KUDA ======> AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !! [URL=http://www.bolavita.net/register/] https://i.imgur.com/e82iK8s.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru