riau24 DPRD Pelalawan Akan Pansuskan PT. Serikat Putra | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

DPRD Pelalawan Akan Pansuskan PT. Serikat Putra

0
Ketua DPRD Pelalawan, Nasaruddin
Berita Riau -  DPRD Pelalawan Akan Pansuskan PT. Serikat Putra
Pelalawan-Riau24.com-Ketua DPRDPelalawan Nazarudin MH saat menerima Perwakilan masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan di ruangkerjanya, Senin (07/09/2015) mengatakan bahwa DPRD Pelalawan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut persoalan lahan antara PT. Serikat Putra dengan masyarakat Bandar Petalangan.  

Untuk itu, Ketua DPRD meminta masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan supaya supaya merumuskan semua tuntutan aspirasinya secara profesional dan proporsional.

Rencana awalnya, tokoh masyarakat dan para Kepala Desa se-Kecamatan Bandar Petalangan akan menghadiri hearing di DPRD Pelalawan dengan PT. Serikat Putra (PT. SP). Namun pihak perushaan tidak hadir, sehingga kehadiran perwakilan masyarakat Bandar Petalangan dimanfaatkan Ketua DPRD Pelalawan didampingi Ketua Komisi I DPRD Pelalawan dan Ketua Komisi II untuk menggali informasi aspirasi tuntutan mereka.

Ketua DPRD pun minta perwakilan masyarakat bandar Petalangan membeberkan semua tuntutannya pada pihak PT. SP. Pada saat itu, tokoh Masyarakat M Yunus memaparkan tuntutan masyarakat Bandar Petalangan terkait pembangunan kebun pola KKPA sebanyak 20 persen dengan jumlah 4 ribu hektare dari jumlah lahan kebun inti dimiliki PT. SP.

Karena dalam ketentuan yang berlaku setiap perusahaan wajib membangunkan masyarakat di wilayah operasi kebun plasma pola KKPA, sementara PT. SP sendiri belum merealisasikan kepada masyarakat. ”Kemudian juga kami menuntut kerugian atas pengalihan 47 sungai dan anak sungai di kecamatan Bandar Petalangan oleh PT. SP karena pihak perusahaan telah memusnahkan semua habibat sungai karena dialihkan sehingga sangat merugikan masyarakat pencari ikan. Selain itu, PT. SP telah membabat hutan yang ada di sepanjang aliran sungai padahal dalam ketentuan, disepanjang aliran sungai dilarang pihak perusahaan membabat hutan di kiri-kanan aliran sungai sepanjang 20 meter,” ujarnya.   

Semua tuntutan ini, sebut Yunus, sudah pernah dilaporkan ke pihak DPR RI saat dipimpin Akbar Tanjung dulunya. Dengan pengaduan itu, Ketua DPR RI langsung membentuk Pansus penyelesaiannya dengan PT. SP tersebut. ”Bahkan hasil rekomendasi pansus DPR RI itu sudah disampaikan pada PT. SP dulunya namun tidak ada sama sekali direalisasikan pihak perushaan sampai saat ini,” tegasnya.   

Mendengarkan aspirasi warga yang disampaikan tokoh masyarakat itu, Ketua DPRD Pelalawan berencana akan membentuk pansus pengusutan kasus persoalan lahan dan persoalan lainnya yang dituntut masyarakat Bandar Petalangan tersebut.

”Sebelum kita bentuk pansus maka kita akan panggil kembali perusahaan untuk dihearing dalam waktu dekat ini. Jika nantinya hadir dan tidak menyelesaikan semua tuntutan masyarakat baru DPRD Pelalawan akan bentuk pansus. Kalau sudah dibentuk pansus maka konsekuensinya hanya ada dua yaitu pidana dan perdata untuk dilaporkan ke pihak penegak hukum nantinya,” tegas Nazarudin.  
R24/mrd/suhemri

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru