riau24 Dwi Agus Sebut Rusunawa di Jalan Mekar Sari itu Belum jadi Tanggungjawab Pemprov Riau | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Dwi Agus Sebut Rusunawa di Jalan Mekar Sari itu Belum jadi Tanggungjawab Pemprov Riau

0
Dwi Agus Sumarno
Berita Riau -  Dwi Agus Sebut Rusunawa di Jalan Mekar Sari itu Belum jadi Tanggungjawab Pemprov Riau
Pekanbaru, Riau24.com - Muncul pemberitaan terhadap Rusunawa di Jalan Mekar Sari, yang berada dibelakang RS Awal Bross. Hal ini malahan ditanggap dingin Kepala Dinas Perumahan Permukimanya Cipta Karya (PP dan CK) Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno.
 
Sehingganya kondisi ini, terkesan Pemprov Riau melalui Dinas PP dan CK ini lepas tanggung jawab terhadap Rusunawa di belakang kantor DPRD Riau tersebut. "Itu belum tanggung jawab Pemprov, karena belum ada serah terima.
Maka, tidak bisa berbuat," terang Dwi Agus Sumarno.
 
Karena, belum ada serah terima dari kontraktor pelaksana, maka sebut mantan Kadisdik Provinsi Riau ini, tentunya semua berkait dengan Rusunawa bukan menjadi tanggung jawab instansinya, yang terrmasuk ada ini sejumlah warga yang mulai menempati Rusunawa tersebut, 
 
"Bagaimana saya mau menjawab terkait Rusunawa tersebut belum ada serah terima. Kecuali sudah ada serah terima yang dilakukan ke Pemprov Riau, baru saya bisa
menjawab," katanya saat diminta tanggapan terkait simpang silang informasi pengelolaan Rusunawa tersebut. 
 
Namun demikian, dia meminta itu mempertanyakan pada kontraktor atau pun UPT bertanggung jawab terhadap Rusunawa yang ditunjuk dari Kementerian PU. Karena ujar dia, selama ini belum dilakukanya serah terima atau pun itu Pergub yang mengatur penempatan dari Rusunawa 
 
"Tapi, yang jelas itu dikarenakan belum ada serah terima, dan juga belum ada Pergub. Maka, ini jelas tidak bisa ditempati Rusunawa itu dengan begitu saja. Makanya, hal ini tidak bisa mengambil kebijakan prihal Rusunawa. Kalau telah ada serah terima. Maka, sudah dapat ku sikat," ujarnya. 
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Rusunawa di Jalan Mekar Sari ini jorok, penghuninya dikenai biaya dengan dalih uang listrik. Terlihat tidak terurus untuk sebagaimana mestinya. Dimana-mana tampak sampah itu berserakan alias jorok sekali kondisi Rusunawa tersebut dan dikeluhkan.
 
"Setiap bulan, kami dimintai uang listrik yang di luar kewajaran. Jika pemakaian 1.300 watt, dikenakan sebesar Rp400 ribu. Memang itu, tidak ada mengutip daripada uang sewa. Melainkan hanya ada uang listrik saja. Padahal, saya dengar
langsung, kalau uang listrik sudah dibayar," terangnya.
 
Ditambahkan sumber yang minta nama tidak dituliskan ini, berkata, bahwasa dana itu ditangani pihak di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya (PP dan CK) Provinsi Riau setiap bulanya itu Rp20 juta. Bahkan, ada juga penyewa yang protes uang listriknya ini dimintai sebesar Rp800.000.
 
Sampah-sampah itu terkesannya dibiarkan oleh pihaknya pengelola Rusunawa dengan begitu saja, Ini jikalau awal bulan maka pengelola berlomba-lombaan yang menagih uang listrik. Tapi anehnya kwitansi sebagai bukti dari pembayaran ini tidak ada diberi kepada penghuni yang di Rusunawa.
 
"Awal masuk dulu, memang ada kwitansinya. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Mereka, hanya sekedar pasang selebaran pengumuman di kantor pengelola. Dan ini siapa saja boleh terima uang," katanya. Penghuni ini juga menambahkan, sebelumnya memang ini diberikan secarik surat perjanjian.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru