riau24 Terkait Tiga Kali Gagal Ekspos Ke Kejati Bupati Akan Temui Presiden-Kajagung | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Terkait Tiga Kali Gagal Ekspos Ke Kejati Bupati Akan Temui Presiden-Kajagung

0
Rapat Paripurna Pelalawan
Berita Riau -  Terkait Tiga Kali Gagal Ekspos Ke Kejati Bupati Akan Temui Presiden-Kajagung

Pelalawan, Riau24.com - Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutannya saat membuka secara resmi acara monitoring dan evaluasi Penguatan sistem inovasi daerah (sida) dan Manev Quic win Teck Park digelar diaula Kantor Bappeda Pelalawan pada Rabu (18/11/2015) di Pangkalan Kerinci mengatakan bahwa pihak Pemkab Pelalawan sudah tiga kali gagal ekspose pada Ke Kejati Riau soal pelaksanaan ganti rugi tanaman warga dikawasan teknopolitan di Kecamatan Langgam sebelum ini.

Untuk itu, Bupati Pelalawan HM Harris berencana akan menemui Presiden Jokowi dan Kajagung untuk curhat soal pelaksanaan ganti rugi tanaman para warga diatas lahan dikawasan teknopolitan.

Menurut Bupati, dalam proses pelaksanaan tahapan pembangunan teknopolitan di Pelalawan kini masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan dana ganti rugi pada tanaman para warga dikawasan teknopolitan di Langgam.Hal itu disebabkan pihak satker terkait dalam melaksanakan pembayaran dana ganti rugi pada semua tanaman para warga di desa penarikan dikecamatan Langgam karena takut terjadi permasalahan hukum dibelakang hari nantinya karena terkait kepastian regulasi aturan hukum pada pembayaran ganti rugi pada tanaman para warga dikawasan teknopolitan di Pelalawan.

”Supaya adanya kepastian hukum dalam mengambil kebijakan dalam pembayaran ganti rugi pada tanaman milik para warga yang ada diatas lahan kawasan tekjnopolitan maka Pemkab berencana mengeksposenya pada pihak Kejati Riau sekaligus minta pendapat aturan hukum pada rencana pembayaran dana ganti rugi pada tanaman milik para warga di kawasan teknopolitan tersebut.

Namun,meski pihak Pemkab sudah menjadwalkan acara ekspose tersebut hingga tiga kali tapi masih tetap gagal dalam pelaksanaannya karena pihak Kejati Riau terus berhalangan hadir pada acara eksposes yang telah kita jadwalkan sebelum ini,”terang HM Harris.

Dituturkan Bupati, sekarang untuk pelaksanaan proses tahapan pembangunan teknopolitan hamya terkendala pembayaran dana ganti rugi pada tanaman para warga saja lagi.Padahal dasar hukum untuk pelaksanaan pembangunan teknopolitan diPelalawan sudah kuat karena sudah ada Kepres dikeluarkan Presiden RI bernomor 02 tahun 2015 dan surat keputusan izin pelepasan kawasan hutan dikawasan teknoplitan dari pemerintah pusat sudah keluar.

”Disamping itu, khusus untuk pendirian sekolah Tinggi teknologi Pelalawan sudah ada surat rekomendasi pendirian perguruan tinggi tersebut dari Kemenristekdikti sudah keluar.Jadi dari persiapan segi SDM, lokasi lahan, aturan hukum pembangunan teknopolitan dan izin pendirian perguruan tinggi sudah lengkap dan para warga sudah siap tanamannya diiganti rugi yang dananya sudah disiapkan pemkab Pelalawan. Hanya saja sekarang tinggal lagi ada kendala masalah pembayaran dana ganti rugi pada semua tanaman milik para warga dikawasan teknopolitan dilakukan Pemkab yang masih belum menemui aturan hukum yang jelas sehingga dalam pihak saker bersangkutan masih takut merealisasikannya karena masih terbentur pada perbedanaan penafsiran aturan hukum untuk pembayaran ganti rugi pada tanaman warga dikawasan teknopolitan tersebut,” tegas Bupati Pelalawan.

Kalau dalam membuat kebijakan tersebut jelas Bupati, bisa atas nama pribadinya maka dirinya tak masalah dalam melaksanakan langsung pembayuaran dana ganti rugi pada tanaman warga dikawasan teknopolitan di Langgam tersebut.Bahkan Bupati mengaku bahwa dirinya secara pribadi sebenarnya berani saja dalam mengambil kebijakan untuk pembayaran dana ganti rugi pafa tanaman warga tersebut.Tapi karena dalam membuat kebijakan tak bisa atas nama pribadi maka kita melakukan ekspose pada pihak Kejati Riau terkait minta kejelasan atuaran hukumnya.

”Namun sudah tiga kali dijadwalkan acara kekspose ke kejati Riau selaku pendamping dan sebagai pengacara Pemerintah tetap masih gagal karena pihak Kejati Riau berhalangan hadir pada acara ekpose yang kita jadwalkan sebelum ini.Ya kita sendiri tak bisa menyalahkannya karena mungkin pihak Kejati Riau masih sibuk dengan pekerjaannya.Untuk itu, kita kedepan ini berencana akan menemui pihak kejagung dan Presiden di Jakarta untuk menanyakan jamainan regulasi aturan hukum dalam pembayaran dana ganti rugi pada tanaman milik warga dikawasan diteknopolitan di Pelalawan tersebut,” terangnya.

Hadir pada acara monitoring dan evaluasi Penguatan sistem inovasi daerah (sida) dan Manev Quic win Teck Park Pelalawan digelar diaula Kantor Bappeda Pelalawan pada Rabu (18/11/2015) di Pangkalan Kerinci selain Bupati Pelalawan HM Harris juga hadir dari pihakDeputi Bidang PKT – BPPT, Tatang A. Taufik,kepala unit kerja di PKT BPPT selaku pendamping,Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi amanah Pelalawan Dr Ir HTengku Dahril M.Sc,Kepala Bappeda Pelalawan Drs M Syahrul Syarif M.Si bersama jajarannya,Para Kepala Dinas dan Kepala badan dilingkup Pemkab Pelalawan.

R24/awa/shi

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru