riau24 Jokowi Diminta Bersihkan Menteri yang Bekerja untuk Asing | Berita Riau
Selasa, 06 Desember 2016

Jokowi Diminta Bersihkan Menteri yang Bekerja untuk Asing

0
Menteri ESDM Sudirman Said di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7). (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Berita Riau -  Jokowi Diminta Bersihkan Menteri yang Bekerja untuk Asing
Jakarta, Riau24.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mampu membersihkan menteri-menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said (SS) dari jajaran Kabinet Kerja.

"Presiden harus membersihkan nama-nama seperti SS. Di situ (Kabinet Kerja) ada nama (Menteri Badan Usaha Milik Negara) Rini Soemarno dan (Kepala Kantor Staf Presiden) Teten Masduki. Itu orang-orang yang bekerja untuk pihak asing," ujar Adhie di Jakarta hari ini, Ahad (21/112015).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan polemik pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan selesai tahun 2021.

Selain itu, Adhie menilai Jokowi harus melakukan renegosiasi dengan pihak Freeport. "Intinya begini, kalau kalian (Freeport) tidak mau menurut, ya mereka harus lepas saham," ujar Adhie.

Menurut Adhie, polemik yang terjadi saat ini seharusnya bisa dijadikan kesempatan untuk memberikan tekanan moral pada Freeport agar bisa melepaskan sahamnya lebih besar.

Polemik Freeport muncul setelah Sudirman berupaya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Minerba dan peraturan pemerintah untuk bisa mempercepat negosiasi Freeport, yang seharusnya baru bisa dilakukan tahun 2019.

Setelah itu, Sudirman melaporkan pencatutan nama Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait Freeport ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Dalam lampiran laporan ke MKD, Sudirman menyertakan transkripsi percakapan antara anggota DPR, pimpinan Freeport, dan seorang pengusaha.

Sudirman menjelaskan, pertemuan antara oknum anggota dewan, pengusaha, dan pimpinan Freeport dilakukan lebih dari tiga kali. Laporan Sudirman lebih merinci pertemuan ketiga yang dilakukan pada Senin 8 Juni 2015, sekitar pukul 14.00-16.00 WIB, bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place SCBD, Jakarta.

Dalam pertemuan, kata Sudirman, anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak Freeport, dan meminta agar Freeport memberikan saham yang disebut-sebut akan diberikan kepada Jokowi dan JK.

"Saham yang diminta 11 persen plus 9 persen. Mereka mengatakan akan diserahkan 11 persen kepada presiden dan 9 persen akan diserahkan kepada wapres. Wapres dan Presiden marah dengan tindakan ini," kata Sudirman. 

R24/rno/cnn 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam