riau24 Kemelut Freeport Terjadi Karena Tak Patuh UU Minerba | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Kemelut Freeport Terjadi Karena Tak Patuh UU Minerba

0
Freeport Indonesia (AFP Photo)
Berita Riau -  Kemelut Freeport Terjadi Karena Tak Patuh UU Minerba

Jakarta, Riau24.com - Problema pemerintah dan PT Freeport Indonesia merupakan hasil dari ketidakpatuhan dalam menjalankan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara/UU Minerba.

‎Pengamat Ekonomi Politik Salammudin Daeng memandang PT Freeport Indonesia tidak patuh terhadap UU Minerba sehingga menciptakan kemelut yang terjadi belakangan ini.

Sedangkan di sisi Pemerintah, Salammudin menilai pemerintah tidak mampu mendorong PT Freeport Indonesia melaksanakan UU Minerba.

"Dalam kasus Freeport kenapa isu ini muncul sekarang paling tidak berkaitan dengan dua hal. satu ketidak mampuan PT Freeport dalam menjalankan UU minerba dan ketidakmampuan pemerintah mendorong Freeport Indonesia melaksanakan UU Minerba jadi semakin jauh,‎ kata Salamuddin, dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Salamuddin menyebutkan ketidakpatuhan terhadap UU Minerba terbukti oleh pemberlakuan pelarangan ekspor konsentrat yang dilonggarkan. Padahal dalam UU sudah diatur kewajiban pengolahan ‎dan pemurnian di dalam negeri.

"Berikutnya adalah satu upaya memberikan peta jalan untuk tidak melakukan Undang-Undang Minerba dengan memeberikan kelonggan ekspor konsentrat," tutur dia.

Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu menegaskan, ekspor konsentrat sama sekali tidak melanggar UU. Hal itu karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan pengolahan dan pemurnian dalam negeri.

Sedangkan PT Freeport Indonesia dan Newmont telah melakukan pengolahan sebelum ekspor dengan catatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 setiap perusahan yang mengekspor olahan konsentrat dikenakan kewajiban bayar bea keluar dan pembatasan volume.

"Dalam UU wajib melakukan pengolahan dan pemurnian dalam PP1 Tahun 2014 baik KK IUPK telah melakukan pengolah boleh melakukan ekspor tapi dalam jumlah tertentu. Itu diizinkan dalam pp nomor 1 tahun 2014, diizinkan. Akan dikenalan sanksi dinsetif Kementerian Keuangan," kata Sudirman.

R24/rno/lip

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru