riau24 Said Mustafa : Bangsa Indonesia Dituntut Memiliki Daya Saing Kuat | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

60 Peserta Ikuti Sosialisasi MEA Di Dumai

Said Mustafa : Bangsa Indonesia Dituntut Memiliki Daya Saing Kuat

0
Drs. Said Mustafa
Berita Riau -  Said Mustafa : Bangsa Indonesia Dituntut Memiliki Daya Saing Kuat

Dumai, Riau24.com - Sebanyak 60 peserta dari masyarakat dan pelaku usaha di Dumai mengikuti Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang ditaja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yang digelar di lantai II Hotel Grand Zuri, pada Kamis (26/11/2015).

“ Dengan berlakunya MEA, diharapkan masyarakat bisa bisa melakukan transaksi perdagangan baik barang dan jasa secara bebas dan situasi tentunya akan menntut Bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing yang kuat,” ujar Sekretaris Daerah Kota Dumai Drs. Said Mustafa saat membuka sosialisasi MEA tersebut.

Melalui sosialisasi ini, harap Sekda, akan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat ekonomi ASEAN bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, UKM dan UMKM siap menghadapi tantangan dan hambatan yang semakin kompleks dan multidimensional di tahun 2016, bangsa Indonesia akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

MEA, kata Said Mustafa, kian marak dibincangkan seiring dengan berbagai persiapan yangdilakukan pemerintah untuk menyongsong pelaksanaannya 2016 mendatang. MEA adalah salah satu keputusan dalam Declaratiob on ASEAN Concord II yang diselenggarakan di Bali 7 Oktober 2003 lalu.

MEA akan mengarahkan ASEAN memiliki empat karateristik utama, yaitu pertama, sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi, kedua sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, ketika sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan keempat, sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

“ Karasteristik- karasteristik tersebut memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lannya,” katanya.

Menurut Said Mustafa, MEA dan ASEAN Economic Commonity (AEC) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan meningkatkan stabilitas  perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar Negara ASEAN yang kuat.

Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, Negara anggota ASEAN, akan mengalami aliran bebas barang, jas, investasi dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing Negara.

“ Dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh Indonjesia sebagai bagia dari komunitas ASEAN, berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2016 serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya, sehingga kekuatan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2016 tidak terjadi,” jelasnya.

Sejauh ini, ujar Sekdako Dumai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan  rencana strategis pemerintah menghadapi MEA/ AEC antara lain, penguatan daya saling ekonomi, penguatan aku cinta Indonesia (ACI), penuatan sector UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan reformasi kelembagaan dan pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden (Inpres) nomor 11 tahun 2011 tentang pelaksanaan komitmen cetak biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru  MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan pemerintah.

Sektor tersebut terdiri dari tujuh sector barang yaitu industry argo, otomotif, elektronik, perikanan, industry berbasis karet, industry berbasis kayu dan takstil. Kermudian susanya berasal dari lima sector jasa yaitu transport udara, kesehatan, pariwisata, logistic dan teknologi informasi.

“ Sektor-sektor terserbut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa dan tenaga kerja,” jelasnya.

Dalam pasar bebas, tambah Said Mustafa,  semua pihak diberikan kebebasan untuk melakukan persaingan. Tidak ada pembatasan apapun. Siapa ingin bersaing dipersilahkan untuk masuk pasar tersebut. Ibarat bermain tinju, semua bias masuk ting tinju tanpa memperhatikan kelas-kelasnya apakah kelas berat, kelas ringan atau pun kelas terbang. Semua dipersilahkan bermain dan bertanding secara langsung.

Dijelaskan, dengan hadirnya MEA, Indonesia memiliki mpeluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan  dan resiko-resiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan.

Karenanya, para pelaku usaha diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi resiko-resiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas Negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan social (hokum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia.

“ Jangan sampai Indonesia menjadi penonton di Negara sendiri di tahun 2016 mendatang,” harapnya.

Masih kata Sekdako Dumai, salah satu aspek penting  yang perludisiapkan dengan cepat bangsa Indonesia adalah SDM yang kompeten. Kualitas SDM merupakan factor penentu keberhasilan pembaqngunan dan kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja dari Negara MAE yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan  yang lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam MEA.

“ Dengan demikian, kita hasrus berusaha dan sunguh-sungguh meningkatkan kualitas SDM    dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Meningkatkan SDM harus diarahkan pada penguasaan Iptek untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih keompetitif. Pemenuhan SDM yang berkualitas dan unggul karena menguasai Iptek akan berpengaruh terhadap struktur industry di masa depan. Dan apabila sasaran bisa dipenuhi akan semakin kuat basis industry yang sedang dibangun dan dikembangkan di Indonesia yang pada gilirannya akan mendorong transformasi struktur ekonomi slebih cepat,” ujarnya.

Jajaran pemerintah di Indonesia, ungkap Said Mustafa, harus segera tanggap dan bergerak cepat secara serentak mempersiapkan diri sekaligus mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan diberlakukannya MEA 2016 pada tanggal 31 Desember 2015.

Jajaran pemerintahan dimaksud bukan saja pemerintah pusat dengan kementerian dan lembaga non kementerian yag ada, tapi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MEA 2016 adalah pemerntah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

“ Pemerintah daerah harus mempersiapkan diri secara baik, sehingga pada saatnya tidak hanya menjadi ‘penonton’ atau bahkan hanya menjadi ‘objek pasar’ yang merugikan daerah dan masyarakat itu sendiri,” tukasnya. 

R24/awa/dik

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru