riau24 Negosiasi Konsolidasi Tanah, Pemerintah Diminta Genggam Komitmen Jelas | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Negosiasi Konsolidasi Tanah, Pemerintah Diminta Genggam Komitmen Jelas

0
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi Anwar, AMd
Berita Riau -  Negosiasi Konsolidasi Tanah, Pemerintah Diminta Genggam Komitmen Jelas

Pekanbaru, Riau24.com - Terkait adanya negoisasi Konsolidasi Tanah (KT) yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menggesa pembangunan proyek Multiyears dan Pekan Sikawan di tahun 2016, Pemerintah diminta menggenggam komitmen yang jelas terhadap masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara utuh beberapa point penting dari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi Anwar, AMd sejatinya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut guna mewujudkan pembangunan dan kemajuan di daerah. Hanya saja, realisasi dari negoisasi yang dilakukan, diharapkan memiliki badan hukum yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi polemik yang terjadi nantinya.

"Saya mengapresiasi langkah negoisasi KT tersebut. Namun, negoisasi yang dilakukan, saya harap ada kejelasan pasti yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak ingin seperti yang sudah-sudah. Sebab, banyak masyarakat terdahulu yang sudah jadi korban "PHP" dari KT yang dilakukan pemerintah," ujarnya kepada Riau24.com, Rabu (2/12/2015).

Diceritakan dia, berdasarkan kabar yang ia terima, Mulyadi sempat menemukan ada warganya yang menjadi program "PHP" dari negoisasi KT tersebut. Terjadi pada tahun 1989, disebutkannya, ada warga dia di Kecamatan Tampan, tepatnya di RW 09 yang sudah jadi korban dari Konsolidasi yang dilakukan. Warga itu, kata Mulyadi, hingga sekarang tidak memiliki tanah lagi. Karenanya, pemerintah disaat itu telah mengangkangi komitmen dan tidak bertanggung jawab atas konsolidasi yang dilakukan.

"Tanahnya hilang entah kemana. dia warga saya di Tampan. Dia jadi korban pemetaan pembangunan yang kala itu juga menerapkan sistem Konsolidasi Tanah," paparnya.

Lebih jauh, politisi PKS ini tidak mengharapkan itu terjadi kembali dimasa sekarang, Walikota sebagai tampuk penguasa tertinggi, dihimbau juga bersinergi dengan pejabat dibawahnya, untuk melakukan sosialisasi negoisasi KT dengan benar.

"Masyarakat jangan sampai ada yang dizolimi, mereka punya hak hidup di tanah negara dan memiliki sebagian ruang atas kepemilikan tanah yang mereka punya ," kata Mulyadi.

R24/kur

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru