riau24 Revisi UU ITE, Menkominfo Usul Hukum Pidana jadi 4 Tahun | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Revisi UU ITE, Menkominfo Usul Hukum Pidana jadi 4 Tahun

0
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)
Berita Riau -  Revisi UU ITE, Menkominfo Usul Hukum Pidana jadi 4 Tahun
Jakarta, Riau24.com - Meski revisi UU ITE dinilai molor alias lambat, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menekankan bahwa hukuman pidana akan tetap ada di dalamnya.

Sejumlah aktivis dan pegiat internet dari berbagai organisasi ramai-ramai menyerukan bahwa revisi UU ITE yang fokus pada pasal 27 ayat 3 sebaiknya dihapuskan hukuman pidananya karena membuat undang-undang ini hanya akan 'ditakuti' dan membungkam pendapat masyarakat.

"Iya, banyak yang minta perdata. Ya jangan lah, harus tetap ada pidana," ungkap Rudiantara saat dijumpai di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Ia kemudian menuturkan, posisi pemerintah dalam revisi UU ITE ini adalah untuk menurunkan hukuman pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun. 

Menurut menteri yang akrab disapa Chief RA ini, UU ITE dibuat bukan untuk disalahgunakan. "Efek jera harus ada tapi yang mendidik. Jangan ditangkap dulu baru diperiksa. Makanya pemerintah menurunkan jadi 4 tahun pidananya," sambungnya.

Dengan kata lain, menurut Rudiantara penurunan hukuman pidana di bawah 5 tahun ini akan berguna bagi proses penegakan UU ITE sebab aparat kepolisian tidak bisa langsung menangkapnya.

Ia turut menambahkan, ada sejumlah klausul dalam UU ITE yang disesuaikan di dalam KUHP agar tidak rancu, namun ia tidak menyebutkan secara rinci klausul apa saja.

Beberapa waktu lalu, Asep Komarudin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap UU ITE penting karena KUHP tak mampu menjangkau tindak pidana di media online.

Disebutkan Asep, pasal 3 ayat 10-11 di KUHP, ada pembagian hukuman berdasarkan penghinaan ringan dan berat. Namun aturan tersebut tidak disertai oleh hukuman pidana. Nah, Asep menilai hukuman pidana di dalam UU ITE disamaratakan semuanya, yakni pidana 6 tahun penjara.

Pihak LBH Pers menurut Asep, menginginkan UU ITE menghapus aturan penghinaan dan tindak pidana karena sudah ada di KUHP.

"Aturan tentang kebebasan berekspresi sejatinya bukan untuk membungkam, tapi melindungi. Tak harus ada hukum pidana karena bisa menciptakan efek jeri (chilling effect) dan menakut-nakuti masyarakat," ujar Asep. "Daripada ada pidana, mending cabut sekalian."

R24/rno/cnn

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru