riau24 Disperindag Akui Pemko Pekanbaru Bisa Terancam Kena Sanksi | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

Disperindag Akui Pemko Pekanbaru Bisa Terancam Kena Sanksi

0
Mas Irba
Berita Riau -  Disperindag Akui Pemko Pekanbaru Bisa Terancam Kena Sanksi
Pekanbaru, Riau24.com - Akibat revitalisasi pasar Lima Puluh dan pasar Rumbai hingga akhir tahun ini belum dirampung Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Maka, terkait ini Pemko terancam sanksi berupa denda.
 
Ini disampaikanya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru melalui Kepala Bidang Perdagangan. Dia menegaskan, sehingganya akan sisa anggaran yang sebesar Rp 12 miliar dari APBN itu terancam dipulangkan ke kas negara.
 
"Sisa anggaran Rp 12 miliar dari APBN terancam dipulangkan ke kas negara. Ini akibat revitalisasi pasar Lima Puluh dan juga pasar Rumbai hingga akhir tahun belum dirampung Pemko Pekanbaru. Ini Pemko juga bisa terancam sanksi berupa denda," ungkapnya.
 
Kabid Perdagangan, Mas Irba ini mengatakan, kalau pembangunan tidak selesai maka itu sanksi yang didapat Pemko. Namun sambung dia, terkait ini pihaknya sudah ada berkoordinasi dengan kementrian untuk penangguhan penyelesaian revitalisasi pasar tersebut.
 
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan kementrian. Dengan agar itu ditangguhkanya hingga sampai tanggal 31 Desember 2015. Yang mana Disperindag sebagai pihak pengelola, sudah mengirim surat ke pihak Dirjen Perdagangan dan Perindustrian," terang Irba.
 
Kesempatan Irba mengatakan, ini
anggaran sudah masuk di dalam kas daerah. Hanya saja ini belum bisa dicairkan keseluruhan, yang dikarenakan progres revitalisasi pasar belum tuntas. Terjadinya ini karena kualitas udara, saat kabut asap berbahaya tidak sehat.
 
"Pembangunan dari kedua pasar tersebut hingga sekarang masih dalam proses. Yakni untuk Pasar Limapuluh dan Rumbai itu sudah sampai 48 persen pembangunan dilakukan," sebutnya. Revitalisasi kedua pasar ini capai dana Rp 12 miliar yang berasal di APBN. 
 
Dana tersebut sebutnya, berasal sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ini Tugas Pembantuan (TP). Kalau ini dana TP berdasar usulan proposal kabupaten/kota kepada Kementrian Perdagangan yang melalui Dinas Perdagangan Provinsi Riau. 
 
R24/rul
 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru