riau24 Hanya 32 dari 538 NAPI di Rohul Yang Bisa Salurkan Hak Suara | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Hanya 32 dari 538 NAPI di Rohul Yang Bisa Salurkan Hak Suara

0
Kalapas Pasir Pengaraian Misbahuddin
Berita Riau -  Hanya 32 dari 538 NAPI di Rohul Yang Bisa Salurkan Hak Suara

Rohul, Riau24.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pasir Pengaraian, Misbahuddin heran, Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga binaan dari KPU Rohul cuma 32 orang termasuk 4 pegawai Lapas Pasir Pangaraian, sebetulnya warga binaan memiliki hak pilih, mereka juga diurus negara.

"Saya heran ini apakah warga binaan itu, memiliki hak pilih atau tidak, kita juga merasa kasihan dengan mereka seharusnya mendapat hak, sebab ini TPS khusus, sama seperti rumah sakit, bandara dan lainnya," sebutnya.

Menurutnya, sekitar 538 warga binaan di LP Pasir Pengaraian, mereka sudah mulai resah ini, padahal secara intansi sudah ada surat dari Lapas Pasir Pangaraian, Nomor: W4.PAS5.PK.01.01.02-906, pada Tanggal 4 September 2015, usulannya berjumlah 486 orang, seluruhnya beralamat dan berdomisili di LP Pasir Pengaraian.

"Surat tersebut saya tanda tangani, kemudian ditembusan Kantor Wilayah Kemenhumham Provinsi Riau , KPUD Prvinsi Riau, PPK Kabupaten Rohul, Panwaslu Rohul," bebernya.

Kemudian dari surat tersebut, ada balasan surat balasan dari KPU Rohul dengan Nomor 256/KPU/kab.004.43523/IX/2015, tindak lanjut Daftar Pemilih TPS khusus, Pasir Pangaraian, surat itu pada 11 September 2015 di tanda tangani atas nama ketua KPU Rohul Sri Wihyudi.

"Kita heran kok begitu tindakan KPU Rohul tersebut, pada dalam undang-undang KPU tersebut, berisikan pemilih itu ada identitas yang jelas atau intansi yang bertanggung jawab," katanya.

Ketika hal ini dikonfirmasikan dengan Ketua KPU Rohul Fahrizal dirinya menyuruh untuk melaporkannya pada PPS atau PPK Kecamatan.

"Laporkan saja sama PPS, kemudian seharusnya mereka berkoordinasi dengan kita atau melaporkannya kepada kita, mungkin itulah aturan yang berdasarkan undang-undang yang melakukan pendataan itu PPSnya," jawabnya di ujung telpon.

Namun ketika ditanya statmen Ketua KPU Rohul tersebut, kepada Kalapas Pasir Pengaraian, mengaku kalau petugas sudah mengirim surat dan bahkan sudah bolak-balik mengurusnya, tapi mereka hanya menetapkan DPT warga binaa LP Pasir Pengaraian 32 orang.

"Saya saja kemarin ikut Pilpres, sekarang saya juga gak bisa ikut memilih, bayangkan saja pegawai LP ini saja yang cuma bisa memilih itu hanya empat orang itupun sudah suami istri," pungkasnya.

Tambahnya diminta kepada KPU Rohul supaya mengakomodir warga binaan, sebab setahu mereka ikut memilih, tiba-tiba nanti ketika pencoblosan gak ikut, dikhawatirkan nanti terjadi keributan, jadi untuk antisipasi itu, pihak KPU Rohul harus memberikan hak-hak politiknya.

"Kita khawatir nanti terjadi keributan atau warga binaan ini mengamuk, jadi berikan hak politik mereka, karena kebanyakan warga binaan ini termasuk warga Rohul, kalau mengurus KTP mereka sudah tak mungkin, sebab di sini ada yang masa hukuman 3 tahun sampai 5 tahun penjara, tapi meskipun tak memiliki KTP, kita ada surat lembaga resmi, apakah ini (Lapas-red) kantor tidak diakui," tutupnya.

R24/awa/ags

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru