riau24 Waspadai Upaya Penjatuhan Lembaga Negara oleh Korporat Asing | Berita Riau
Selasa, 19 Desember 2017

Waspadai Upaya Penjatuhan Lembaga Negara oleh Korporat Asing

0
Freeport (Foto: Reuters)
Berita Riau -  Waspadai Upaya Penjatuhan Lembaga Negara oleh Korporat Asing

Jakarta, Riau24.com - Skandal penyadapan (perekaman) 'papa minta saham' memiliki relasi kuat dengan kasus hampir serupa yakni skandal watergate yakni ebuah skandal politik yang paling memalukan di Amerika Serikat (AS) dalam sejarah pemerintahan modern.

Skandal itu bahkan berakhir dengan mundurnya Presiden AS, Richard Nixon. Pada 8 Agustus 1975, Nixon pun mengumumkan pengunduran dirinya yang disiarkan radio dan televisi nasional kala itu.

Direktur Pusat Kajian Kebijakan Strategis Indonesia (PKKSI), R Budiarto mengatakan, skandal 'papa minta saham' yang sedang bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI masih memerlukan penyelidikan lebih jauh seputar penyadapan ini.

Pasalnya, Maroef Sjamsuddin selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia adalah pihak yang melakukan penyadapan. Sehingga perlu didalami lebih lanjut fakta kebenaran termasuk motif sebenarnya dari penyadapan itu.

"Apakah penyadapan ini adalah tanpa motif, mengingat kepentingan Freeport yang sedang ramai jadi perbincangan publik adalah keinginannya untuk memperpanjang kontrak karya pertambangannya," kata Budiarto, Selasa (7/12/2015).

Sementara lanjut dia, Menteri ESDM, Sudirman Said, sebagai pelapor ke MKD DPR telah melaporkan dugaan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto.

"Di sisi lain Presiden dan Wakil Presiden pun seolah tidak memberikan sebuah klarifikasi yang tegas atas langkah yang dilakukan oleh Menteri Sudirman. Hal ini juga terlihat dari kemarahan publik AS terkait skandal watergate adalah betapa publik sangat tidak setuju dengan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon untuk memenangkan pilpres," urainya.

Budiarto menjelaskan, kecurangan itu dilakukan dengan cara penyadapan terhadap aktivitas kompetitor politiknya yakni Partai Demokrat AS. Kemudian Nixon mencoba menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi Kepolisian dan Kejaksaan agar menutup skandal ini.

"Terkait skandal 'papa minta saham' ini, obyek utamanya adalah PT Freeport, yaitu keinginan PT Freeport untuk memperpanjang kontrak karyanya atas tambang di Papua," sebut Budiarto.

Menurutnya, apa yang dikatakan Maroef terkait alasan mengapa dia menyadap pembicaraan itu sangatlah sederhana. Bahkan terkesan tidak ada motif. Dan ini tentunya merupakan sebuah keanehan.

"Karena di belakang Maroef adalah sebuah korporasi asing yang sangat besar dan berkepentingan terhadap sumber daya alam Indonesia. Dan, dia tahu bahwa penyadapan yang dia lakukan adalah melanggar hukum. Sehingga produk dari langkah melanggar hukum ya pastinya sebuah produk ilegal," paparnya.

"Anehnya Menteri Sudirman ternyata menggunakan produk (alat bukti) ilegal ini untuk mengangkat ke permukaan dalam sebuah laporan perbuatan melawan etik ke MKD DPR RI," timpal Budiarto.

Sebagai atasan Menteri Sudirman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) ternyata melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh pembantunya itu. Hal ini bisa diartikan bahwa keduanya memberi 'lampu hijau' atas langkah yang dilakukan Sudirman.

"Pemerintah dan DPR harus menunjukkan sebuah itikad baik dalam penegakan hukum dan tentunya harus dimulai dari keberanian membuka motif di balik penyadapan yang dilakukan oleh petinggi Freeport ini," ucapnya.

Pemerintah kata dia, juga bisa membentuk tim khusus (timsus) guna melakukanpenyelidikan lebih jauh, dan DPR pun bisa mendorong penggunaan hak angket.

Jika sekadar adanya pencatutan nama, dan hal ini menimbulkan efek tidak menyenangkan bagi sejumlah pihak, maka sah-sah saja dilaporkan ke aparat penegak hukum agar bisa diusut tuntas.

"Tapi bagi saya, keberanian sebuah korporat internasional untuk menyadap dan kemudian diangkat untuk menjatuhkan lembaga negara maka tentu hal ini harus diwaspadai sebagai upaya untuk merongrong kedaulatan bangsa," tutupnya.

R24/rno 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru