riau24 KPK Telaah Audit BPK Soal Sumber Waras, Nasib Ahok? | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

KPK Telaah Audit BPK Soal Sumber Waras, Nasib Ahok?

0
Calon Pimpinan KPK, Johan Budi SP bersiap mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 4 Desember 2015. Satu calon Capim KPK, Busyro Muqoddas berhalangan hadir. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Berita Riau -  KPK Telaah Audit BPK Soal Sumber Waras, Nasib Ahok?
Jakarta, Riau24.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Utara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

“Sekarang KPK tengah pulbaket dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemarin akan dipakai sebagai bahan pelengkap,” ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK pada Selasa, 8 Desember 2015. Pulbaket itu, lanjut Johan, dipakai untuk melihat apakah ada unsurr tindak pidana korupsi dalam masalah tersebut. 

Johan berujar, KPK juga akan memeriksa dokumen dan keterangan dari pihak lain. “Siapa saja yang terkait juga audit dan dokumen lainnya,” kata Johan. 

Terkait enam penyimpangan yang sebelumnya dilaporkan BPK kepada KPK, johan mengatakan pihaknya tengah mendalami laporan tersebut. “Sedang kami telaah dalam tahap pulbaket ini. Selama tidak ada unsur pidana, tidak bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan,” tutur dia. 

Soal nominal, Johan mengaku tidak tahu karena dia belum membaca hasil audit BPK tersebut. Dia juga mengatakan, belum bisa memastikan apakah hasil temuan KPK sama dengan penyimpangan yang disampaikan BPK. 

BPK menyerahkan hasil audit investigasi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada KPK pada Senin kemarin. Dalam hasil audit, BPK mengatakan ada enam penyimpangan dalam pembelian lahan seluas 3,6 hektare di Grogol, Jakarta Barat.

"Secara prinsip, ada enam penyimpangan, mulai perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan, pembentukan harga, hingga penyerahan hasil," kata Eddy Mulyadi Supardi, Anggota III BPK RI di kantor KPK, Senin, 7 Desember 2015.

BPK dan KPK kompak belum mau membocorkan secara rinci hasil audit. Begitu pula dengan jumlah kerugian negara akibat penyimpangan tersebut. Alasannya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan masih ada kemungkinan berkembang. "Kami tidak bisa sampaikan berapa kerugian negara. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Indikasi kerugian ada, tapi tidak kami sampaikan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

R24/rno 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru