riau24 Memperingati Hari HAM, Ini Kata Pj Bupati Inhu | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Memperingati Hari HAM, Ini Kata Pj Bupati Inhu

0
Pj Bupati Kabupaten Indragiri Hulu H. Kasiarudin SH
Berita Riau -  Memperingati Hari HAM, Ini Kata Pj Bupati Inhu

Inhu, Riau24.com - Sejak lahir, manusia telah mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui semua orang. Hak ini lebih penting dari hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Akan tetapi, hak asasi sering kali dilanggar manusia untuk mempertahankan hak pribadinya.

Hak Asasi Manusia (HAM) mucul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa mebeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis).

Telah disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bertepatan dengan peringatan Hari HAM, Pj Bupati Kabupaten Indragiri Hulu H. Kasiarudin SH memaparkan bahwa Hak Asasi Manusia mencakup soal perlindungan dan pemenuhan Hak, dan ini berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Yang mana permasalahan HAM juga merupakan bagian tugas perangkat daerah.

"Misalnya Untuk permasalahan pendidikan, satuan kerja dinas pendidikan mempunyai tugas pemenuhan program-program yang berkaitan dengan HAM misalnya program wajib belajar," ujarnya.

Menanggapi permasalahan tidak adanya dana hibah untuk APBD tahun 2016, Pj Bupati Inhu mengatakan ini bukan berarti menghambat Hak untuk melakukan kegiatan. Dana hibah merupakan dana berlebih jika semua program utama pemerintahan sudah dilaksanakan.

"Kegiatan-kegiatan masih bisa dilakukan. Semoga para pimpin organisasi tersebut bisa memaklumi hal ini, bukan bermaksud menghambat hak nya. Karena ini bentuk upaya kita untuk menciptakan tata keuangan yang tertib, sehingga ke depannya semua berjalan sesuai dengan prosedur," ucap Kasiarudin.

Lebih lanjut Kasiarudin memaparkan solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menganggarkannya pada APBD P 2016 mendatang. Sebelumnya pihaknya akan mengeluarkan surat edaran terkait prosedur pengajuan dana hibah bansos tersebut di bulan Januari.

R24/mla

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru