riau24 Lahan Perkantoran Pemko Ilegal Di Tenayan, Firdaus Diminta Kembalikan Uang Rakyat Rp680 M | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Lahan Perkantoran Pemko Ilegal Di Tenayan, Firdaus Diminta Kembalikan Uang Rakyat Rp680 M

0
Kawasan Hutan Di Tenayan Raya untuk Perkanroran Pemko Pekanbaru
Berita Riau -  Lahan Perkantoran Pemko Ilegal Di Tenayan, Firdaus Diminta Kembalikan Uang Rakyat Rp680 M
Pekanbaru, Riau24.com - Firdaus MT selaku Walikota Pekanbaru ini seharusnya menjadi contoh pada masyarakatnya. Tetapi, realitanya dalam mendapatkan lahan diguna untuk perkantorannya di Tenayan Raya diduga lahan masih masuk dalam Hutan Tanaman Produksi (HTP).
 
"Seharusnya sebagai contoh bagi masyarakat, Firdaus MT ini malah berbuat sebaliknya. Sebab, lahan pembangunan untuk Perkantoran Pemko Pekanbaru ini lahan ilegal.
Maka, uang rakyat dipakai Rp680 miliar untuk proyek lahan 200 Ha di Tenayan Raya harus dikembali ke kas daerah, kata Mayandri.
 
Demikian diungkap oleh Lembaga Advokasi Bantuan Hukum (LABH) Riau ini kepada wartawan, Senin. Mayandri menyebutkan, terkait ini Firdaus MT itu bertanggungjawab mengembalikan uang tersebut ke kas daerah Pemko Pekanbaru. Ini karena lahannya ilegal, yang jelas masih didalam kawasan HTP.
 
Menurutnya, karena status lahan itu masih dalam HTP, maka harus ada dulu izin pelepasan lahan dari kementrian. Tetapi yang demikian diduga belum ada. "Lahan untuk perkantoran itu, statusnya masih HTP. Yang mana penggunaannya harus ada izin pelepasannya dulu dari kementrian," terangnya.
 
Dikatakannya, lahan perkantoran itu hingga kini tidak ada izin. Jadi diminta Pemko Pekanbaru untuk hentikan kegiatan pembangunan sampai izinnya jelas. Karena saat ini lahan tersebutilegal. Makanya, pembangunan perkantoran yang di Tenayan Raya itu ilegal, karena lahan itu masih dalam HTP.
 
"Seharusnya, selaku pemerintah mesti memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan yang bertindak semena-mena didalam melaksanakan pembangunan itu. 
Apalagi masuk dalam kawasanya HTP yang harusnya ada terlebih dahulu izin perlepasan diterbitkan kementerian," ujar Mayandri.
 
Kesempatan itu Mayandri berujar,
Pemko Pekanbaru selama ini ada berdalih, bahwa lahan menunggu RTRW yang baru. Padahal, sebut Mayandri, RTRW dimaksud tidak akan keluar hingga kini. Meskipun RTRW yang baru itu nanti keluar, Firdaus MT dan Pemko mestinya akan tetap dijerat hukum.
 
"Jelas ada UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan. Jikalau kawasan HTP yang dapat dikonfersi, harus ada dimiliki izin pelepasannya hutan dari menteri yang terkait. Tapi ini Pemko ngga ada, hanya berdalih Pemko soal RTRW yang belum disahkan tidak bisa diterima," ujar Mayandri.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru