riau24 Rasidin: Kalau tak Merevisi UMK 2016, Terancam tak Diberlakukan yang Disepakati  | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Rasidin: Kalau tak Merevisi UMK 2016, Terancam tak Diberlakukan yang Disepakati 

1
kepala Disnakertransduk Riau Rasidin
Berita Riau -  Rasidin: Kalau tak Merevisi UMK 2016, Terancam tak Diberlakukan yang Disepakati 
 
Pekanbaru, Riau24.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Rasidin Siregar menegaskan, jika tidak dilakukan revisi besaran dari UMK 2016, maka dipastikan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan (DP) kabupaten/kota, tidak dapat diberlakukan.
 
"Pemprov Riau sudah kembalikan berkas-berkas rekomendasi UMK tahun 2016 ini ke kabupaten/kota setempat. Tercatat ada 11 daerah yang dikembalikan, dan terkecuali Kabupaten Pelalawan. Dikembali ini, dengan tujuan agar ini segera direvisi," sebut Rasidin menjawab wartawan, Jumat (18/12).
 
Dikatakannya, dikembalikan akan berkas UMK ini, tentunya dengan berharap DP kabupaten/kota bisa segera lakukan revisi yang sesuai dari ketentuan batasan maksimal ditetapkan Kemenakertrans yaitu 
berdasarkan dari PP No 78 tahun 2015. Dimana, kententuannya itu naik hanya 11,5 persen.
 
"Angka dari UMK 2016, diusulkan itu pada umumnya tidaklah sesuai PP No 78 Tahun 2015 ini tentang Pengupahan. Karenanya, diminta
UMK yang sudah dikembalikan ini segera dilakukan revisi. Makanya, jikalau tidak ditaati atau direvisi ini berdampak tidak diberlakukannya UMK setempat," ujarnya.
 
Rasidin menegaskan, tidak sesuai PP No 78 Tahun 2015, dipastikan penetapan UMK 2016 diajukanya oleh kabupaten/kota setempat itu tidak diterbitkannya SK Gubernur Riau. Hal ketentuan ini tidak pada Provinsi Riau saja, namun berlaku seluruh Indonesia. Contohnya, itu didaerah Provinsi Kepri.
 
"Pj Gubernur Kepri juga menolak usulan UMK 2016. Artinya, ini tak hanya di Provinsi Riau. Namun ini berlaku se Indonesia. Artinya bagi UMK-UMK dianggap tidak sesuai dengan PP No 78 Tahun 2015 itu direvisi. Makanya diingatkan pada kabupaten/kota di Riau ini segera cepat merevisi," katanya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Kenshin Himura
Sabtu, 19 Desember 2015 01:10 wib
Kapan Dewan Pengupahan di Kabupaten/ Kota diberi waktu merevisi dan menyerahkannya kembali
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru