riau24 Pansus Monitoring Lahan Sampaikan 15 Rekomendas di Rapat Paripurna DPRD Riau | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Pansus Monitoring Lahan Sampaikan 15 Rekomendas di Rapat Paripurna DPRD Riau

0
Anggota DPRD Riau Nasril
Berita Riau -  Pansus Monitoring Lahan Sampaikan 15 Rekomendas di Rapat Paripurna DPRD Riau
 
Pekanbaru, Riau24.com - Panitia Khusus (Pansus) monitoring dan evaluasi perizinan HGU, IU Perkebunan, HTI, HPHTI, HPH, izin usaha pertambangan, izin lingkungan, (Amdal, UPL,UKL), dalam Rapat Paripurna di DPRD Riau digelar Senin (21/12) menyampaikan 15 rekomendasi.
 
Rekomendasi yang pertama yakni, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kementrian terkait agar mengusut tuntas seluruh temuan Pansus serta menjatuhkan sanksi jika terbukti bersalah. Termasuk sanksi pencabutan izin serta penyitaan aset oleh negara.
 
"Ke -2, meminta kepada DPR-RI untuk dapat melakukan amandemen terhadap Undang-undang Agraria Pasal 34 ayat 1 setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukurdan buku tanah. Ayat 2 data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam dafar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Dan ayat 3 persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Hal itu bertujuan agar izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan dapat di publikasikan. Agar masyarakat dan media masa dapat mengawasi perizinan dan operasional perusahaan secara besama serta melindungi hak masyarakat tempatan dan masyarakat adat," papar juru bicara monitoring lahan, Nasril.
 
Yang ke-3 meminta kepada DPR-Ri dan Kementerian Keuangan RI Dirjend Pajak untuk mengajukan amandemen UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terutama Pasal 34 yang  berkaitan dengan pemberitaan data wajib pajak kepada pihak lain. Dalam hal ini pansus dan pihak terkait lainya tidak dapat mendapatkan data dan informasi yang jatuh dari Kanwil Dirjend pajak Riau dan Kepulauan Riau, sebab data yang dibutuhkan dianggap rahasia dan harus dilindungi oleh undang-undang.
 
"Ke-4 meminta kepada DPR-RI dan Menteri Kehutanan untuk melakukan amandemen PP Nomor 68 tahun 2014 tentang standar patokan harga bahan baku industri khusus hutan tanaman per-tonnya, agar disesuaikan dengan harga
sebenarnya. Karena akibat peraturan tersebut. Provinsi Riau dirugikan ratusan miliar pertahunnya yang bersumber dari PSDH hutan tanaman," katanya.
 
Yang ke-5 meminta kepada DPR-RI bersama Kementrian Keuangan, Kehutanan dan Agraria & Tata Ruang, untuk melakukan amandemen terhadap Undang- Undang nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilakukan perubahan dengan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan berdasarkan Produktivitas lahan. Bukan menyamakan antara lahan yang produktif dengan lahan yang tidak produktif.
 
"Ke-6 meminta kepada Menteri Pertanian dan jajaran di bawahnya untuk dan mengawasi dengan ketat pelaksanaan Permentan nomor 98 Tahun 20l3, yaitu mengenai aturan yang mengharuskan perusahaan perkebunan mengusahakan 20% KKPA dari kebun diluar izinnya. Ke-7 meminta Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap Kerugian Negara terhadap Pendapatan Negara pada Pajak PPN,PPH,PBB, Biaya Keluar (Pajak Ekspor), PSDH-DR dan pajak maklon," jelas politisi demokrat ini.
 
Rekomendasi ke-8 Meminta kepada DPRD Riau untuk membentuk tim Pengawas untuk mengawasi jalannya pemeriksaan oleh pihak terkait terhadap Perusahaan Pengcmplang pajak, Perusahaan Perambah kawasan hutan, Perusahaan illegal, dan perusahaan melakukan penanaman melebihi izin yang diberikan ,termasuk perusahaan yang melanggar izin lingkungan.
 
Rekomendasi ke 9 meminta Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas terkait sepenl dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Dinas Perkebunan. Dirjen Pajak. Badan Pertanahan Nasional. dan Badan LingkunganHidup Provinsi Riau. Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau untuk melakukan Penyelidikan,Pcnyidikan dan Penindakan terhadap semua Perusahaan yang dimonitoring oleh Pansus. Dan memberikan baik sanksi Pidana,  administrasi, denda, pembekuan serta penutupan dan pencabutan izin perusahaan sesuai dengan Ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
 
"Ke- 10 meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap perusahaan mengelola lahan di luar perizinan yang diberikan. Lahan-lahan yang digarap perusahaan diluar izin, diserahkan ke Negara selanjutnya dibagikan ke masyarakat sekitar. Atau, pihak perusahaan melakukan pengurusan izin dengan tetap membayar kompensasi selama menggunakan lahan tanpa izin. Sesuai dengan tabel Monitoring Luas Lahan Perkebunan yang Dikelola Tanpa Izin Pelepasan Kawasan dan HGU di Provinsi Riau. yang tertera pada halaman 41 laporan ini. 
 
Ke 11 meminta pada Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Perkebunan bersama Dirjen Pajak Riau-Kepri, agar dapat melakukan  sinkronisasi data terhadap perusahaan -perusahaan perkebunan yang terdaftar di Provinsi Riau," ujarnya.
 
Rekomendasi ke 12 meminta kepada Dinas Perindustrian terkait untuk melakukan moratorium izin PKS non kebun. Melakukan Pentupan PKS Non kebun yang diduga menampung buah atau TBS dari kebun illegal dan kebun kelapasawit di kawasan hutan. Yang menyebabkan tandusnya hutan kawasan. sehingga ketika masuk musim kemarau akan terjadi pembakaran hutan yang menyebabkan bencana asap. Jika musim hujan aktm menyebabkan datangnya bencana banjir.
 
Selanjutnya rekomendasi ke 13 Meminta ke Pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau untuk melakUkan kajian secara sunggulrsungguh terhadap pelanggaran lingkungan dan Amdal serta realisasinya di lapangan. Termasuk menjatuhkan sanksi sesuai UU yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan.
 
Ke-14 meminta kepada DPRD Riau atau komisi terkait membidangi pemerintahan dan hukum serta membidangi perizinan dan pertanahan ( komisi A ) untuk meneruskan Panitia Khusus ini karena dengan keterbatasan waktu dan dana, tidak banyak perusahaan yang bisa dianalisis baik sektor perkebunan, kehutanan maupun Migas (minyak dan gas). Untuk sektor perkebunan. hanya sebagian kecil perusahaan yang bisa dianalisis Pansus, baik itu perusahaan perkebunan yang terintegrasi dengan PKS. perusahaan yang tidak memiliki PKS, maupun perusahaan PKS nya saja. Untuk sektor kehutanan, Pansus hanya bisa menganalisis secara global. Sedangkan untuk perusahaan pertambangan .dan HPH Pansus belum bisa melakukan analisisbaik secara global maupun per perusahaan.
 
"Yang ke 15 Berkaitan dengan temuan pansus adanya perpanjangan HGU yang dilakukan Oleh perusahaan sebelum 2 tahun masa berakhir HGU,HPH,IUPHTI dan izin lainnya berlaku antara 50 sampai dengan 100 tahun maka diminta kepada PEMDA Riau melakukan langkah-langkah hukum, seperti praperadilan atau tindakan hukum lainnya untuk mengembalikan hak-hak mesyarakat tempatan," lanjutnya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru