riau24 DPRD Inhu Minta Lengkapi RKA Sehingga Tidak Lagi Terkendala | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

DPRD Inhu Minta Lengkapi RKA Sehingga Tidak Lagi Terkendala

0
Ilustrasi Dana APBD
Berita Riau -  DPRD Inhu Minta Lengkapi RKA Sehingga Tidak Lagi Terkendala

Inhu, Riau24.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu saat ini sedang melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Inhu tahun 2016 bersama dengan Satuan Kerja (Satker) terkait.

Sebagaimana diketahui RAPBD Inhu Tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.807.563.738.498,00,- dimana Pembahasan ini sudah berlangsung sejak Jumat (18/12/2015) pekan kemarin dan dilanjutkan hingga beberapa hari kedepan.

Wakil Ketua DPRD Inhu Adila Ansori saat dikonfirmasi Selasa (22/12/2015) mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu agar melenggapi Rencana Kerja Anggaran (RKA) saat pembahasan RAPBD 2016.

Hal ini disampaikannya menyikapi kendala dalam pembahasan RAPBD di DPRD Inhu selama ini karena masih ada sejumlah kepala SKPD yang tidak menyertai RKA.

"Sementara pembahasan RAPBD 2016 senilai Rp 1.807.563.738.498,00 telah dimulai sejak Jumat akhir pekan kemarin. Dengan sisa waktu diakhir tahun 2015 ini, DPRD Inhu berupaya melakukan pembahasan RAPBD 2016 semaksimal mungkin dan tepat waktu," ujarnya.

Menurut Adila, pembahasan RAPBD 2016 oleh masing-masing komisi di DPRD Inhu tetap dilaksanakan pada hari libur seperti Sabtu dan Ahad. Sehingga dengan sisa waktu yang ada, target pembahasan RAPBD Inhu tahun 2016 dapat tercapai dan terhindar dari sejumlah sanksi.

Pembahasan RAPBD sejak Jumat kemarin sambungnya, dilakukan oleh Komisi I dan Komisi III bersama mitra kerja terkait. Dari Jum'at hingga Ahad pembahasan RAPBD 2016 belum ada kendala dan masing-masing SKPD sudah melengkapi dengan RKA. Sedangkan Komisi II dan Komisi IV, diagendakan melakukan pembahasan sejak Senin ini sampai beberapa hari kedepan.

Menurutnya, saat pembahasan di setiap Komisi, SKPD terkait harus dapat menghadirkan kepala SKPD. Hal ini dimaksudkan agar saat pembahasan tidak ada lagi saling lempar tanggungjawab dan tidak mengerti dengan anggaran yang akan dibahas.

"Makanya RKA dan kepala SKPD sangat diharapkan lengkap ketika dilakukan pembahasan. Sehingga rekan-rekan disetiap komisi yang ada tidak terkendala dalam pembahasan," pungkasnya.

R24/awa/ton

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru