riau24 Kemenpora: Keppres MotoGP Sudah 95 Persen | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Kemenpora: Keppres MotoGP Sudah 95 Persen

0
Direktur Sentul Tinton Soeprapto (kanan), Juru Bicara Kemenpora Gatot S. Dewa Broto (tengah), dan Deputi IV Kemenpora Faisal Abdullah setelah menjalani rapat pembahasan Keppres MotoGP, Selasa (22/12). (CNN Indonesia/M. Arby Putratama)
Berita Riau -  Kemenpora: Keppres MotoGP Sudah 95 Persen
Jakarta, Riau24.com - Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa batang tubuh Keputusan Presiden yang memayungi kerja persiapan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP telah 95 persen selesai. 

"Ini harus selesai pada Desember, kami berusaha semaksimal mungkin di waktu tersisa. Saat ini batang tubuh Keppres sudah selesai," kata Gatot S. Dewa Broto seusai menjalani rapat penyelesaian rancangan Keppres yang berlangsung empat jam di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (22/12/2015). "Kalau di Setneg dibongkar lagi, itu hal lain."

Dalam rapat Sekretariat Negara yang difasilitasi Kemenpora tersebut hadir perwakilan dari Setneg, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Direktur Utama Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto.

Gatot berharap bahwa penandatanganan Keppres dilakukan pada Desember ini demi memenuhi tenggat waktu 30 Januari yang diberikan Dorna Sports --penyelenggara MotoGP-- kepada Indonesia.

"Setelah Keppres selesai, Februari akan membahas anggaran, lalu kegiatan lelang perencanaan, dan eksekusi renovasi. Jadi berdasarkan hitungan kami, Sirkuit Sentul bisa eksekusi paling cepat bulan April."

Gatot menambahkan, Kemenpora secara informal meminta kepada Tinton untuk segera menyelesaikan masterplan paling telat satu bulan setelah Keppres selesai ditandatangani. 

Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga, Faisal Abdullah pun menerangkan bahwa rapat pembahasan Keppres sudah mengantisipasi agar tidak ada lagi pasal yang bersayap. Ia menambahkan bahwa Dorna mewajibkan pemerintah Indonesia agar mendukung sepenuhnya penyelenggaraan MotoGP 2017-2019. 

Keppres juga diperlukan untuk memayungi kerja Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pariwisata serta untuk menjaga kerja sama antara pemerintah dan swasta, terutama jika menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mengenai pembiayaannya dan model pelaksanaannya juga dibahas. Tadi juga ada sedikit debat mengenai siapa panitia penyelenggaranya MotoGP 2017 di Indonesia?" kata Faisal. 

"Sudah diputuskan bahwa Menpora Imam Nahrawi adalah ketua penyelenggara dalam rancangan (Kepres). Nantinya semua unsur kementerian atau lembaga, memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan ajang balap motor tersebut," ucap Faisal.

R24/rno 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru