riau24 KPHL Dibentuk Untuk Penyesuaian Fungsi Hutan | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

KPHL Dibentuk Untuk Penyesuaian Fungsi Hutan

0
Pramudio Nandar, SP - Kepala Dinas Kehutanan Kuansing
Berita Riau -  KPHL Dibentuk Untuk Penyesuaian Fungsi Hutan

Kuansing, Riau24.com - Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi, Pramudio Nandar, SP menyebutkan, Pembentukan KPH merupakan amanat UU 41/2009 tentang Kehutanan. Dalam aturannya, KPH merupakan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang melakukan tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Menurutnya, dengan melihat kondisi kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah memprihatinkan, dengan berbagai masalah perambahhan hutan serta meningkatnya degradasi dan deforestasi yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan membutuhkan peran mengindikasikan urgensi kebutuhan di tingkat tapan melalui KPH.

Dalam upaya mengelola hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi menggelar sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Selatan. Keberadaan KPH diharapkan, karakteristik bio-fisik kawasan hutan (termasuk kondisi lahan), kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan potensi sumber daya alam dapat diketahui sehingga sistem manajemen hutan dapat disusun berdasarkan kondisi-kondisi yang ada.

" Diharapkan juga menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan. Lalu, diharapkan dapat menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan penanganan iklim sektor kehutanan untuk kepentingan pembangunan masyarakat," Paparnya.

Tidak hanya itu, KPH diharapkan juga memudahkan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, karena ketersediaan data atau informasi detail tingkat lapangan. Dan seterusnya meminimalisasi konflik bidang kehutanan di masyarakat. Lalu diharapkan pula membuka dan memberikan ruang yang luas terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Dan kita mengharapkan juga dapat meningkatkan keberhasilan penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil peran untuk menjami penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi. Dan sekaligus akan menjalankan peran penanganan pasca kegiatan seperti pendataan, pemiliharan dan
perlindungan dan monitoring serta evaluasi,” jelasnya.

R24/awa/zar

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru