riau24 Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Transparan | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Transparan

0
Pemerintah diminta transaparan dalam memungut dana ketahanan energ yang diperoleh dari pungutan harga premium sebesar Rp200/liter dan solar Rp300/liter. Foto: Dok SindoPhoto
Berita Riau -  Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Transparan
Jakarta, Riau24.com - Pemerintah diminta transaparan dalam memungut dana ketahanan energi. Dana itu diperoleh dari pungutan harga premium sebesar Rp200 per liter dan solar sebesar Rp300 per liter. 

"Selain transparan, dana ketahanan energi juga harus jelas landasan hukumnya. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan presiden (Perpres) dan ditunjuk siapa pengelola dana ketahanan energi," kata Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara saat dihubungi Sindonews di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah gagal dalam mengimplementasikan aturan kebijakan termasuk pengelolaan dana ketahanan energi. Ketidaksiapan pemerintah membuat aturan membuat dana ketahanaan energi dipertanyakan implementasinya.

"Dana ini akan digunakan untuk apa? apakah untuk dana stabilisasi fluktuasi harga minyak atau dana ketahanan energi untuk diarahkan kepada sektor produktif. Harus diatur jelas oleh pemerintah sehingga tidak timbul masalah," ujar Marwan. 

Di samping itu, pungutan dana ketahanan energi juga tidak jelas pengelolanya. Semestinya, pemerintah membuat aturan jelas menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola dana ketahanan energi sehingga benar-benar dimanfaatkan secara produktif. 

"Harus ada koordinasi pertanggungjawabannya sehingga dapat terimplementasi dengan baik. Jumlah harus transparan sehingga tidak rentan korupsi. Bisa dikelola Pertamina atau PLN," tutup Marwan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan pemerintah akan memungut dana ketahanan energi dari penjualan premium dan solar masing-masing sebesar Rp200 dan Rp300 per liter dari harga baru yang baru saja diumumkan kemarin.

Dia menjelaskan rencananya, dana yang dipungut tersebut nantinya akan diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sementara pengelolaan dilakukan Kementerian ESDM dan kemudian dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

R24/rno 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru