riau24 Pro dan Kontra Pungutan Dana Ketahanan Energi | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Pro dan Kontra Pungutan Dana Ketahanan Energi

0
Penurunan harga BBM yang akan berlaku mulai 5 Januari 2016 akhirnya menuai pro dan kontra. Foto: Dok SindoPhoto
Berita Riau -  Pro dan Kontra Pungutan Dana Ketahanan Energi
Riau24.com - PENURUNAN harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pada Rabu kemarin dan akan berlaku mulai 5 Januari 2016 akhirnya menuai pro dan kontra. 

Hal tersebut tak terlepas dari adanya rencana pemerintah yang akan memungut dana ketahanan energi dari penjualan BBM. Pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.150/liter dari sebelumnya Rp7.300/liter. 

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, ada tiga komponen pembentukan harga BBM, yaitu harga minyak dunia dan Indonesia Crude Price (ICP), kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dan efisiensi mata rantai pasokan yang dikelola PT Pertamina (Persero).

Dengan pertimbangan tersebut, harga keekonomian premium yang semula Rp7.300 per liter menjadi Rp6.950 per liter. Namun, pemerintah akan memungut dana ketahanan energi Rp200 per liter, sehingga harga baru premium Rp7.150 per liter atau turun Rp150 per liter.

"Dengan itu kita simpan Rp200 per liter untuk dikumpulkan jadi dana ketahanan energi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Sementara itu, harga keekonomian BBM jenis solar yang semula Rp6.700 menjadi Rp5.650 per liter. Pemerintah juga memungut dana untuk pengurasan energi fosil dari solar sebesar Rp300, dengan demikian harga baru solar menjadi Rp5.950 atau turun Rp800 per liter.

"Pertimbangan lain solar dikonsumsi industri dan angkutan umum. Dengan begitu dua-duanya kita capai," tutur dia.

Sudirman menjelaskan, dana yang dipungut tersebut akan diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sementara pengelolaan dilakukan Kementerian ESDM dan kemudian dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

"Intinya setiap jual premium dan solar ditarik di antaranya untuk dana ketahanan energi. Itu perhitungan dengan Pertamina. Akan menjadi dana simpanan dan akan diatur dengan Menkeu," katanya.

Sudirman mengatakan bahwa pemungutan dana ketahanan energi ini berdasarkan pasal 30 UU Nomor 30 tahun 2007. Namun, pada akhirnya rencana pemerintah tersebut menuai pro dan kontrak. 

Politisi dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakan pasal 30 UU Energi untuk memungut dana masyarakat dari penjualan BBM.

Menurutnya, untuk kepentingan penelitian energi baru dan terbarukan, pasal tersebut menyebutkan dananya berasal dari APBN, APBD dan dana swasta, yang terlebih dahulu harus dianggarkan.

"Penganggaran tersebut dengan sendirinya harus dengan persetujuan DPR dan DPRD," kata Yusril di Jakarta, Sabtu (26/12/2015). 

Dia menegaskan, tidak ada norma apapun dalam pasal 30 UU Energi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM. Tiap pungutan harus masuk dalam kategori PNBP yang lebih dulu harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 UU Energi memang menegaskan bahwa ketentuan kebih lanjut tentang biaya riset untuk menemukan energi baru dan terbarukan harus diatur dengan PP. Namun, hingga kini PP tersebut masih belum ada.

Yusril mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak bisa menjalankan suatu kebijakan pungutan BBM tanpa dasar hukum yang jelas, baik menyangkut besaran pungutan, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya.
Kebiasaan mengumumkan suatu kebijakan tanpa dasar hukum ini, seharusnya tidak dilakukan pemerintah karena bertentangan dengan asas negara hukum yang dianut UUD 1945. 

Lagipula, tidak pada tempatnya pemerintah memungut sesuatu dari rakyat konsumen BBM. Dari zaman ke zaman pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebankan rakyat dengan pungutan untuk mengisi pundi-pundi pemerintah walau dengan dalih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru