riau24 Sebelum Terapkan Pungutan BBM, Pemerintah Dituntut Revisi Aturan | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Sebelum Terapkan Pungutan BBM, Pemerintah Dituntut Revisi Aturan

0
Ilustrasi SPBU milik Pertamina. (Foto: Okezone)
Berita Riau -  Sebelum Terapkan Pungutan BBM, Pemerintah Dituntut Revisi Aturan

Jakarta, Riau24.com - Pemerintah berencana untuk membentuk dana Ketahanan energi yang dipungut dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Kutipan dari penjualan BBM tersebut, dianggap rawan untuk disalahgunakan lantaran belum memiliki payung hukum.

Pengamat Energi, Komaidi Notonegoro, mengatakan pemerintah harus memberi payung hukum sebelum menerapkan pungutan.

”Saya kira kalau ini akan diimplementasikan di 2016, sementara pembahasan di APBN 2016 belum disinggung masalah ini saya rasa tidak ada dasar hukum. Kalau tertib administrasi pemerintahan ini belum bisa diterapkan. Sehingga harus ada pembahasan dulu dan dapat terapkan di APBN 2016,” kata dia di IDX Channel, Senin (28/12/2015).

Sementara, Direktur Pusat Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, mengatakan pemerintah harus memperhatikan beban rakyat. Menurutnya, jika memang pemerintah bijak dan DPR juga peduli dengan rakyatnya, maka DPR bisa merevisi undang -undang pajak.

"Untuk PPn itu jangan dikenakan 10 persen, kenakan saja 1 persen, PPKB bila perlu dihapus, di situ ada 15 persen yang menjadi beban rakyat, harga BBM akan berkurang sekitar Rp900 per liter,“ jelas dia.

Sedangkan Pengamat Ekonomi Indef, enny sri hartati, mengatakan penurunan BBM yang baru saja dilakukan tidak banyak membantu harga turun. Menurutnya, pada Desember baik year on year maupun month to month masih manageble. "Katakanlah untuk inflasi bulanan paling besar 0,3 sampai 0,4 persen kalau ada kenaikan tidak akan setinggi di Desember 2014,” jelas dia.

Dia melanjutkan, seharusnya subsidi dari masyarakat jangan di balas dengan sekedar wacana. menurutnya, dengan adanya dana energi ini, malah akan memberatkan bagi masyarakat.

"Tanda kutip kan ini berarti ada subsidi dari masyarakat ke pemerintah. Tetapi pemerintah harus menggaransi menjamin bahwa kewajibannya terpenuhi dan hak masyarakat untuk mendapatkan energi yang efisien ke depan segera di penuhi dan harus konkret," kata dia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menambahkan, yang menjadi salah satu masalah adalah BBM tersebut digunakan dalam hal angkutan, angkutan kapal, dan angkutan truk. "Karena terus terang dari pelayaran sendiri, biaya operasional kita, 40 persen disumbang dari BBM, itu sangat pengaruh buat kita," katanya.

”Saya kira kalau ini akan diimplementasikan di 2016, sementara pembahasan di APBN 2016 belum disinggung masalah ini saya rasa tidak ada dasar hukum. Kalau tertib administrasi pemerintahan ini belum bisa diterapkan. Sehingga harus ada pembahasan dulu dan dapat terapkan di APBN 2016,” tukas dia.

R24/rno 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru