riau24 Penilaian DPR Pungutan Dana BBM Liar | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Penilaian DPR Pungutan Dana BBM Liar

0
DPR memandang pungutan dana BBM sebagai pelanggaran undang-undang sehingga dianggap liar. Foto: Istimewa
Berita Riau -  Penilaian DPR Pungutan Dana BBM Liar
Jakarta, Riau24.com - DPR RI memandang pungutan dana ketahanan energi (DKE) terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebagai pelanggaran undang-undang (UU) sehingga dianggap liar. Bahkan, penurunan harga BBM yang ditetapkan pemerintah masih jauh dari harga wajar minyak dunia.

"Pungutan itu liar karena tidak melalui persetujuan DPR," ujar Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir, Senin (28/12/2015).

Dia menjelaskan, pemerintah tidak bisa menggunakan pasal 30 UU No 30 tahun 2007 tentang Energi untuk melakukan pungutan dari penjualan BBM, dengan dalih demi kepentingan penelitian energi baru dan terbarukan. Pasal tersebut menyebutkan dananya berasal dari APBN, APBD dan dana swasta, yang terlebih dahulu harus dianggarkan.

"Tidak ada kewenangan pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM," tegasnya.

Menurut Hafisz, setiap pungutan harus masuk dalam kategori PNBP yang lebih dulu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Meskipuun Pasal 30 UU Energi menyebutkan ada ketentuan lebih lanjut tentang biaya riset untuk menemukan energi baru atau terbarukan harus diatur dengan PP, namun hingga kini regulasi tersebut belum ada.

"Lagi pula tidak pada tempatnya pemerintah memungut sesuatu dari rakyat konsumen BBM. Dari zaman ke zaman pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebani rakyat dengan pungutan," pungkasnya.

R24/rno 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru