riau24 Pemkab Kampar Gelar Sosialisasi Pengelolaan PPID | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Pemkab Kampar Gelar Sosialisasi Pengelolaan PPID

0
Sabaruddin - Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar
Berita Riau -  Pemkab Kampar Gelar Sosialisasi Pengelolaan PPID
Kampar, Riau24.com - Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini mulai melakukan transformasi informasi publik yang merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. 

"Dengan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah telah menjalankan praktik transparansi. Pemerintah wajib mengumumkan dan melayani permohonan informasi publik," ujar Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Sabaruddin di sela - sela acara pembukaan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 di Aula Pertemuan, Komplek Perkantoran Bupati Kampar, Jalan Panglima Khotib, Bangkinang Kota, Senin (28/12/2015) kemarin.

Turut hadir bersama Kabag Humas Setdakab Kampar, Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Pers Syarifuddin. 

Ia mengatakan bahwa PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK) yang bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Atasan PPID kata dia, merupakan penentu pengambil kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak.

Sabaruddin melanjutkan, dalam melaksanakan wewenangnya, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembentukan jalur hukum yang meliputi; Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 13 ayat 1 yakni untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 pasal 12 yang berbunyi; Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara berada di pusat daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.

Selanjutnya Sabaruddin mengungkapkan, bahwa dasar hukum pembentukan PPID juga melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 yang menegaskan untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.

"Hal itu penting, karena informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional," katanya. 

Hak memperoleh informasi menurut dia merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk memewujudkan penyelengaraan negara yang baik.

Salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kata Sabaruddin adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. 

Terkait dengan tugas tersebut, lanjutnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Kampar.

"Dalam mewujudkan transparansi melalui pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi merupakan salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis yaitu memberikan jaminan semua orang dalam memperoleh informasi," paparnya mantan Kabag Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

R24/awa/rif
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru