riau24 Tiga Agenda BEM UR dalam Sehari | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Pojok Kampus

Tiga Agenda BEM UR dalam Sehari

0
Berita Riau -  Tiga Agenda BEM UR dalam Sehari
Pekanbaru, Riau24.com - Badan Eksekutif Mahasiswa melalui Kementerian Hak dan Advokasi melakukan kunjungan ke DPM UR terkait Rancangan Undang Undang Pedoman Umum Teknik Persidangan. Persidangan merupakan hal rutin yang terus dilakukan oleh kelembagaan di UR untuk menentukan arah dan tujuan dari kelembagaan tersebut. Melalui sidang pula, kapabilitas organisasi dapat dievaluasi, Sehingga sidang memiliki kekuatan hukum tertinggi dibandingkan kelengkapan organisasi yang lainnya.

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan pemahaman teknik persidangan ini, BEM mengajukan Rancangan Undang- Undang Teknik Persidangan.

"Rancangan Undang-undang ini hadir berdasarkan tampungan aspirasi mahasiswa Universitas Riau, dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan juga sebagai proses pembelajaran dan pematangan organisasi bagi mahasiswa. Sehingga ada tercapai satu pemahaman," ungkap Menteri Hukum dan Advokasi, Triandi Bimankalid. Penguasaan tata cara persidangan merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang organisator yang baik, karena persidangan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang akan menentukan arah organisasi tersebut. Urgensi sebuah persidangan yang baik terjadi ketika keputusan-keputusan dalam persidangan itu diarahkan kepada kepentingan organisasi dan kemanfaatan bersama, sehingga tidak bisa diposisikan sebagai hal yang biasa. Keputusan-keputusan organisasi tersebut yang akan menjadi hukum dalam berdemokrasi guna menjalankan roda organisasi. Dan RUU ini hendaknya dapat digunakan untuk menyeragamkan tata cara persidangan lembaga se-lingkungkan UR.

Usai menyerahkan Rancangan Undang Undang, agenda Kemenhad selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil Pengumuman Revisi UKT angkatan 2013, 2014, dan 2015. Kemenhad mengagendakan diskusi dengan Wakil Rektor 2 mengenai transparansi penetapan golongan ukt, meminta agar kuota ukt 1 dan 2 ditambah, dan menambah jumlah golongan UKT. Diskusi ini dipimpin oleh Dirjen Advokasi Mahasiswa, Andri Andestem dan staff dirjen hukum, Zhilalul Huda.

Sore harinya, giliran Kemensospol BEM UR mengadakan agenda berupa Majelis Reboan. Bertajuk Dana Ketahanan Energi: Masalah atau Solusi, agenda dilakukan dalam bentuk diskusi bersama perwakilan ketua kelembagaan se-Universitas Riau bertempat di Sekretariat Universitas Riau. Acara dibuka oleh Faizal Indra Rangkuti sebagai pimpinan diskusi.

Dana Ketahanan Energi merupakan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Pungutan dana dari pemerintah ini mengenai bahan bakar minyak (BBM), yakni premium akan di kenakan pungutan sebesar 200 Rupiah dan solar 300 Rupiah.
"Menurut saya sah-sah saja apabila ada pungutan dana dari pemerintah untuk rakyat dan kita butuh transparasi dana nya untuk apa," ungkap Muhammad Zuhri sebagai perwakilan dari DPM Universitas Riau.

"Saya mengutip kata-kata Bapak Soedirman Said, di mana beliau mengatakan:
1. Pungutan ilegal "papa minta malak"
2. Dana ini bisa digunakan untuk eksploitasi.
Selama pemerintahan pak Jokowi banyak permasalahan yang terjadi, baik di lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Permasalahan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat rakyat semakin tidak percaya terhadal pemerintah," ungkap Septian Boby Pratama Purba selaku Menkominfo.
"Kedepannya akan diadakan kajian lanjutan untuk membahas permasalahan ini," tutup Topan Rezki Erlando selaku Mensospol.
R24/mla/kom 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru