riau24 Sudirman Said Minta Dukungan DPR Pungut DKE dari Pembeli BBM | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Sudirman Said Minta Dukungan DPR Pungut DKE dari Pembeli BBM

0
Menteri ESDM Sudirman Said mengikuti Rapat kerja dengan Komisi VII DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12). (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)
Berita Riau -  Sudirman Said Minta Dukungan DPR Pungut DKE dari Pembeli BBM
Jakarta, Riau24.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan rencana pemerintah memungut Dana Ketahanan Energi (DKE) atas penjualan premium dan solar. 

Meskipun dalam rapat kabinet kemarin, Senin (4/1/2016) disepakati pemungutan DKE ditunda, tetapi Sudirman menegaskan rencana itu harus dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk meluruskan kebijakan pengelolaan energi. 

"Jelas kiranya Pemerintah bersama sama seluruh masyarakat, didukung oleh DPR harus melanjutkan upaya-upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi, agar kembali ke jalur yang benar," ujar Sudirman dalam keterangan resminya, Selasa (5/1/2016).

Sudirman mengatakan, rencana pemungutan DKE atas penjualan setiap liter BBM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Kedua payung hukum itu, kata Sudirman, mengharuskan pemerintah memiliki cadangan minyak strategis atau Strategic Petroleum Reserves (SPR) berbentuk minyak mentah dan produk BBM yang bisa dipakai dalam keadaan darurat.

Selain itu, dalam kedua beleid itu juga mengamanatkan  peningkatan atas pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, dari 7 persen dari seluruh proporsi bauran energi (energy mix) pada saat ini menjadi 23 persen pada 2025. 

Untuk itu, mantan Bos PT Pindad (Persero) ini berkomitmen akan membentuk landasan hukum yang jelas, serta menjanjikan adanya transparansi untuk melaksanakan pungutan DKE.

"SPR (itu adalah) suatu cadangan simpanan minyak mentah dan BBM yang hanya digunakan dalam keadaan darurat, yang sampai saat ini kita tidak memilikinya sama sekali. Bandingkan dengan negara negara lain seperti Myanmar (4 bulan), Vietnam (47 hari), Thailand (80 hari), Jepang (6 bulan), dan AS (7 bulan)," jelas Sudirman.

Sudirman berharap pungutan DKE juga dapat digunakan untuk mempercepat perluasan akses energi listrik di Indonesia.

"kita juga wajib mempercepat pembangunan akses energi bagi 2.519 desa yang letaknya amat sulit, masih belum terjangkau listrik sama sekali, yang hanya bisa dipasok energi berbasis energi baru dan terbarukan. Begitupun 12.659 desa kita hanya bisa ditingkatkan akses energinya dengan basis EBT," tuturnya. 

R24/rno 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru