riau24 MacDonald's Yang Laris, Ternyata Belum Terdaftar di Pemerintah Kota Pekanbaru | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

MacDonald's Yang Laris, Ternyata Belum Terdaftar di Pemerintah Kota Pekanbaru

0
Berita Riau -  MacDonald's Yang Laris, Ternyata Belum Terdaftar di Pemerintah Kota Pekanbaru
Pekanbaru, Riau24.com - Kembalinya MacDonald's di Pekanbaru sempat menjadi pembicaraan menarik dikalangan Masyarakat. Antusias masyarakat Pekanbaru yang besar akan hadirnya McD terlihat dari ramainya pengunjung diawal pembukaan hingga hari-hari berikutnya. Keramaian pengunjung membuat kemacetan disekitar McD. Kemacetan McD hari ini sudah mulai meresahkan masyarakat kota Pekanbaru khususnya pelaku usaha disekitar McD.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan itu, riau24.com mengkonfirmasi kepada kabid Perdagangan Mas Irba H. Sulaiman yang mengatakan dari aturan yang ada, untuk membuka satu usaha harus memperhatikan amdallalin, yaitu 300m dari tikungan.

"McD dulu keberadaannya tepat di pertigaan, itu yang menyebabkannya tutup karena persis ditikungan, dulu sudah disurati untuk mencari tempat yang baru," ujarnya.

Akan tetapi, lebih lanjut Irba mengatakan bahwa McD hari ini tidak sama dengan yang dulu. McD hari ini sudah memegang surat tanda waralaba langsung atau terusan, namun usaha tersebut belum terdaftar di pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam artian, McD sudah melanggar undang-undang no 3 tahun 1982.

"Dari awal peresmian kami sudah sidak yang langsung dipimpin oleh kadis. Pihak McD juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan diminta untuk melengkapi administrasi yang diberi waktu 1bulan. Jika tidak selesai maka kami akan tutup. McD hanya memiliki surat tanda penerima waralaba yang dikeluarkan kementrian waralaba. Beberapa syarat lainnya belum ada, seperti syarat harus punya tanda daftar perusahan cabang dan izin teknis perusahaan yang dikeluarkan dinas pariwisata," paparnya.

Pihak McD telah memberikan keterangan kepada disperindag bahwa mereka telah membuat perjanjian dengan pihak telkom, yang mana bangunan McD hari ini merupakan bangunan Telkom. Dalam perjanjian tersebut, semua administrasi baik itu perizinan dan surat-surat lainnya diurus oleh pihak telkom. Hal ini tentu menjadi permasalahan baru.
"Bangunan telkom adalah bangunan pemerintah. Permasalahannya, apakah bangunan pemerintah boleh disewakan?," tutup Irba.

R24/mla

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru