riau24 Ini yang Bikin Pemerintah Belum Putuskan Divestasi Freeport | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Ini yang Bikin Pemerintah Belum Putuskan Divestasi Freeport

0
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Berita Riau -  Ini yang Bikin Pemerintah Belum Putuskan Divestasi Freeport
Jakarta, Riau24.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian masih berembuk soal divestasi saham PT Freeport sebesar 10,64 persen.

Menurut Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Montty Girianna‎ pemerintah masih punya waktu 60 hari dari batas waktu (deadline) penawaran yang berakhir Kamis kemarin. Perusahaan tambang emas ini sebelumnya sudah mengajukan penawaran divestasi saham dengan nilai penawaran USD1,7 miliar atau sekitar Rp23,67 triliun.

Menurut Montty, tiga kementerian terkait sedang menghitung nilai saham yang ditawarkan Freeport Indonesia. Hasilnya, akan dilaporkan kepada Menko Perekonomian, Darmin Nasution di rapat koordinasi.

"Masih ada waktu 60 hari sejak 14 Januari, ini kami lagi hitung. Nanti dibicarakan dulu dengan Kementerian Keuangan dan pasti akan dibawa ke sini (kantor Menko Perekonomian), untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada Presiden," ujar Montty di Jakarta, seperti diberitakan Sabtu (16/1/2016).

Menurut Montty, ada beberapa opsi akuisisi saham Freeport Indonesia yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, maupun lewat BUMN. Seperti diketahui, Kementerian BUMN sudah menunjuk PT Aneka Tambang Tbk dan PT Inalum (Persero) untuk mencaplok saham anak usaha Freeport McMoran itu.

"Bisa dianggarkan kok di APBN-P 2016, tinggal dicari posnya. Itu tidak masalah, Kan nanti yang dapat manfaat pemerintah atau BUMN juga. Jadi tinggal harganya saja berapa," paparnya.

Dengan nilai pengajuan harga saham hingga Rp23 triliun, lanjut Montty, ‎BUMN harus membentuk atau mendirikan konsorsium perusahaan pelat merah yang akan mampu mengelola tambang emas dan mineral Freeport Indonesia di Papua.

"Jangan cuma satu BUMN yang ambil, bentuk semacam konsorsium. Uangnya tidak akan cukup kalau cuma satu BUMN. Yang penting kesiapan kita mengelola nantinya tambang Freeport," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho mengaku, belum melihat surat resmi dari Menteri ESDM mengenai tindaklanjut penawaran harga saham dari Freeport Indonesia.

"Saya belum lihat surat Menteri ESDM. Nanti kita perlu membahas terlebih dulu untuk keputusan membeli atau tidaknya dengan harga berapa dan siapa yang akan ambil," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku tidak ada anggaran dalam APBN 2016 untuk membeli saham Freeport. "Tidak ada anggarannya," pungkasnya.

R24/rno
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru