riau24 ICEL: Pemerintah Diminta Audit Kepatuhan Perusahaan dan Pemerintah Daerah | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Terkait Penindakan Kebakaran Hutan Dan Lahan

ICEL: Pemerintah Diminta Audit Kepatuhan Perusahaan dan Pemerintah Daerah

0
Kebakaran Hutan dan Lahan akhir-akhir ini marak terjadi khususnya di Riau. Lembaga ICEL memiinta pemerintah agar segera menindak perusahaan
Berita Riau -  ICEL: Pemerintah Diminta Audit Kepatuhan Perusahaan dan Pemerintah Daerah

Jakarta-Riau24.com-Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) meminta aparat hukum agar tegas dan cepat dalam menindak para pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepekan ini telah menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang setiap tahun ini menunjukkan masih lemahnya aspek pencegahan, pemadaman, penindakan, dan penanganan pasca kebakaran yang selama ini yang dilakukan pemerintah.

Menurut press release ICEL sebagai salah satu lembaga pemerhati hutan dan lingkungan yang diterima redaksi Riau24.com tadi malam, Kamis (10/9/2015) meminta Presiden Jokowi sebaiknya melakukan audit kinerja beberapa institusi yang terkait dengan Inpres No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Inpres tersebut mewajibkan setidaknya 15 pejabat, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Keseriusan pemerintah sebetulnya dapat diukur berdasarkan Inpres yang telah berjalan kurang lebih empat tahun ini.

Salah satu inisiatif yang pernah dilakukan pemerintah dan patut ditindaklanjuti, misalnya audit kepatuhan perusahaan dan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pada tahun 2014 di Riau.

Pada aspek pencegahan, Karhutla Monitoring System (KMS) yang memonitor titik panas seharusnya dapat beroperasi dengan baik dan terhubung dengan para pengambil keputusan sebagai early warning system yang handal agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipatif," .

Kurang bekerjanya sistem ini secara optimal akan mengakibatkan lambannya antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran. Lebih mendasar lagi, upaya pencegahan harus sudah dimulai dengan memanfaatkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap semua rencana, kegiatan, dan program yang terindikasi memicu maraknya kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, tidak kalah penting untuk melakukan pengawasan atau audit kepatuhan terhadap para pemegang izin. Izin dan dokumen pendukungnya memuat kewajiban-kewajiban para pelaku usaha untuk melakukan pengendalian dampak, termasuk terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, salah satu persyaratan izin adalah surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran (PerMentan No. 26/2007).

Jadi, sudah jelas bahwa para pelaku usaha seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi di areal konsesinya. Ini dapat dijadikan sebagai salah satu pintu masuk untuk menindak pelaku atau pihak yang seharusnya dipertanggungjawabkan atas kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah sudah sepatutnya serius menciptakan kondisi yang secara komprehensif mendukung optimalisasi pengawasan terhadap kepatuhan pemegang izin, mulai dari efisiensi anggaran pengawasan sampai penguatan teknis pembinaan.

Dalam konteks pencegahan, penting pula memberikan edukasi dan dukungan konkret bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan lahan mengenai pembukaan lahan tanpa bakar. Namun demikian, dalam konteks ini, pendekatan dapat dilakukan terlebih dahulu kepada para pelaku kejahatan terorganisir.

Pada aspek pemadaman, upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan berjalan sangat lambat yang mengakibatkan meluasnya asap di berbagai wilayah, khususnya Sumatera, Aceh, Kalimantan, dan negara tetangga. Aspek ketersediaan alat pemadam kebakaran dan birokrasi masih menjadi hambatan utama. Keterbatasan pengadaan alat pemadam seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah, termasuk memastikan agar alat pemadam kebakaran yang selama ini ada sesuai dengan spesifikasi sebagaimana ketentuan dan bekerja dengan baik (proper).

Hal ini dikarenakan sebagian besar kebakaran terjadi di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, terlihat bahwa koordinasi instansi penanggulangan sangat birokratis dan terkesan kaku. Pemerintah daerah yang seharusnya berperan besar tidak optimal dalam melakukan upaya-upaya pemadaman. Di sisi lain, acap kali instansi pusat baru optimal turun tangan, jika pemerintah daerah menyatakan "angkat tangan" menghadapi kebakaran. Hal ini menunjukkan buruknya sense of crisis antara instansi yang bertanggungjawab.

Selain itu, jika memang kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran berjalan optimal, seharusnya sumber daya ini bisa dikerahkan secara bersama dalam menanggulangi kebakaran. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat peduli api baik oleh pemerintah maupun perusahaan juga menjadi unsur esensil pendukung upaya pemadaman.

Pada aspek penindakan, upaya pemerintah untuk segara melakukan penyegelan patut diapresisasi, namun demikian upaya cepat hendaknya juga terjadi dalam penetapan tersangka dan dilakukan penangkapan. Tidaklah sulit untuk melakukan hal ini. Pertama, jelas diketahui di areal mana saja kebakaran tersebut terjadi, baik pada saat dilakukan pemadaman maupun berdasarkan data KMS.

Kedua, ketika kebakaran terjadi di areal perkebunan, penanggungjawab usaha atau pemegang konsesi areal terbakar seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan bukti di atas, ditambah dengan data hasil pengawasan kepatuhan pemegang izin dalam hal pengendalian kebakaran, misalnya kewajiban memiliki sarana prasarana dan sistem pengendalian kebakaran.

Dua hal ini seharusnya menjadi bukti permulaan yang cukup, tidak hanya untuk melakukan penyegelan melainkan juga penangkapan. Aparat bisa menggunakan delik omission yang diatur oleh UU, dimana pelaku diangap melakukan kejahatan dengan cara membiarkan kejahatan itu terjadi berdasarkan dua hal di atas. Selain itu, penggunaan berberapa aturan yang dilanggar (multidoor) juga sangat potensial diterapkan. Upaya ini bisa dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman agar bukti-bukti tidak menguap. Dalam melakukan penindakan, aparat hukum juga perlu jeli mengindentifikasi ‘master mind’ aksi pembakaran, bukan pelaku lapangan yang hanya dijadikan alat.

Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pengenaan sanksi administratif sampai ke pencabutan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang tingkat ketidakpatuhannya sudah tidak bisa ditolerir. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pembakaran sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi dari hasil kunjungan ke beberapa daerah di Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden memerintahkan agar kepala daerah yang menerbitkan izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha atas dasar melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.


Terkait dengan hal di atas, Pemerintah sendiri juga dapat menggunakan hak gugat pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap semua perusahaan yang melakukan pembakaran dengan menyeret beberapa perusahaan ke pengadilan sebagai perwakilan atas perusahaan lainnya yang terindikasi melakukan kebakaran sebagaimana bukti-bukti yang dapat disajikan di atas. Tidak sedikit kerugian negara yang ditimbulkan atas pembakaran ini, baik kerugian yang sifatnya langsung maupun kerugian atas ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam berbagai program penyejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selama ini dilakukan.

Sebagai bentuk dukungan dan kesadaran akan tingkat keterdesakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini, sudah seharusnya masyarakat juga melakukan pengawasan baik terhadap pemerintah maupun para pelaku usaha. Jika memang pelanggaran hukum dilakukan oleh pemerintah akibat tidak dijalankannya kewajiban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka masyarakat dapat melakukan gugatan sebagai warga negara (citizen lawsuit) yang sudah banyak dipraktekan dalam peradilan kita. Selain itu, terhadap para pelaku usaha yang melakukan pembakaran, masyarakat juga dapat melakukan gugatan perwakilan kelas (class action) atas berbagai kerugian sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup yang mereka alami. R24/mrd/release

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru