riau24 Revisi UU Anti-Terorisme Masuk Prolegnas 2016 | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Revisi UU Anti-Terorisme Masuk Prolegnas 2016

0
Berita Riau -  Revisi UU Anti-Terorisme Masuk Prolegnas 2016
Riau24.com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2016 sebagai inisiatif pemerintah.

Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat, Rabu (21/1/2016) malam.

"Udah masuk (prolegnas 2016) atas usulan pemerintah untuk dilakukan perubahan," kata Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).

Supratman mengatakan, ada 40 Undang-Undang yang ditetapkan sebagai prolegnas 2016. Sebanyak 31 UU berasal dari prolegnas 2015 yang belum diselesaikan. Sementara sisanya adalah UU baru.

"Jadi yang baru termasuk terorisme ada sembilan (RUU)," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Supratman menambahkan, setelah ini pembahasan dan penyusunan setiap RUU ada di masing-masing komisi terkait. Revisi UU terorisme akan dibahas oleh Komisi III DPR bersama mitra kerjanya. (baca: Hari Ini Seminggu Lalu, Bom Thamrin Ingatkan Kita Bahaya Terorisme)

Supratman mengakui, revisi UU terorisme ini mendesak dan berkaitan dengan aksi terorisme di kawasan Sarinah, Thamrin, Kamis pekan lalu.

Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III dan pihak pemerintah mengenai poin-poin apa saja yang akan direvisi.

"Kalau sudah selesai di tingkat 1 (tingkat komisi), maka baru dilakukan harmonisasi Undang-Undang yang dibahas di Baleg," ucap dia.

Revisi UU Anti-Terorisme dianggap pemerintah perlu segera dilakukan. Revisi itu diharapkan dapat mencegah terjadi kembali serangan.

Polisi ingin fokus pada langkah pre-emptive serta preventif. Polisi merasa terhalang UU ketika hendak bergerak ketika mengetahui adanya ancaman.

Polri ingin ada wewenangan khusus untuk menyikapi mereka yang baru menyatakan diri bergabung ke kelompok radikal, berpidato menghasut, dan sejenisnya.

Pengalaman selama ini, meski ada beberapa orang yang secara terbuka menyatakan diri mendukung ISIS, Polri dibatasi aturan sehingga sulit untuk melakukan penindakan.

Polri baru dapat menindak jika seseorang sudah melakukan aktivitas ke arah terorisme. Misalnya, saat seseorang ketahuan sedang membeli bahan peledak atau baru merencanakan aksi teror.

Sisi lain, waktu antara persiapan dengan eksekusi biasanya sangat singkat. Polisi merasa punya waktu yang sangat terbatas untuk mencegahnya.

Waktu penahanan sementara terhadap seseorang juga diharapkan bisa ditambah.

"Ini semata-mata demi upaya pencegahannya bisa dilakukan secara maksimal. Tetapi, lagi-lagi akan kami serahkan ke perumus undang-undang," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan.

R24/jef/kom
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru